Poin Penting
- Wamenkeu Juda Agung menekankan tiga reformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Tiga fokusnya meliputi penyederhanaan regulasi, kerja sama internasional, serta inovasi dan teknologi.
- Indonesia mendorong hilirisasi, penguatan BUMN, dan transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas.
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pentingnya penerapan reformasi yang berorientasi pada pertumbuhan atau pro-growth reforms.
Menurutnya, terdapat tiga agenda yang perlu menjadi perhatian bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di bawah Presidensi Amerika Serikat (AS), yang diselenggarakan di Asheville, North Carolina, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026.
Juda menyebutkan tiga agenda tersebut yaitu reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
“Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru,” kata Juda dalam keterangannya, Rabu, 2 September 2026.
Baca juga: Ekonomi Digital Makin Kompleks, Calon Hakim Agung Soroti Reformasi Pengadilan Pajak
Selanjutnya, Juda juga berbagi pengalaman Indonesia dalam menyederhanakan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Pemerintah juga memperkuat sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Selain itu, Indonesia terus mendorong transformasi struktural melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Juda menambahkan, di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah memperkuat tata kelola sekaligus menata dan merampingkan kelembagaan.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kinerja BUMN agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Selain itu, menurutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi baru juga dapat menjadi akselerator pertumbuhan dan produktivitas. Namun, hal tersebut perlu didukung infrastruktur dasar, sumber daya manusia, dan ekosistem digital yang memadai.
Sektor Swasta Punya Peran Penting
Dalam pertemuan tersebut, G20 juga membahas ketidakseimbangan ekonomi global (global imbalances) yang menjadi salah satu tantangan untuk menciptakan pertumbuhan global yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
Juda menilai keterlibatan sektor swasta penting agar agenda reformasi dan pertumbuhan dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan investasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Purbaya Gandeng Swasta dan Danantara Dorong Ekonomi 6 Persen di 2027
Di sisi lain, Juda menekankan perlunya memperkuat peran lembaga internasional dalam memantau perkembangan ketidakseimbangan global dan memberikan rekomendasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing negara.
“Respons terhadap ketidakseimbangan global perlu mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi, kebijakan domestik, serta posisi masing-masing negara dalam perekonomian global. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan agar upaya menjaga stabilitas global tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Dorong Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen
Sementara itu, dalam agenda transformasi digital sektor keuangan, Presidensi G20 turut menyoroti pentingnya literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Hal ini dinilai semakin penting di tengah meningkatnya penipuan (fraud), scam, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan.
Digitalisasi telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga meningkatkan kompleksitas dan skala risiko penipuan.
Karena itu, penguatan perlindungan konsumen diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan digitalisasi sektor keuangan berjalan aman dan inklusif.
Baca juga: JK Beberkan Resep Jitu Genjot Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Apa Itu?
Oleh karena itu, Juda menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan yang berjalan seiring dengan perlindungan konsumen, termasuk dalam menghadapi fraud dan scam yang semakin kompleks dan lintas batas.
Indonesia, lanjutnya, telah membangun koordinasi kelembagaan untuk meningkatkan literasi keuangan serta mengembangkan Anti-Scam Center guna memperkuat penanganan fraud dan scam di sektor keuangan.
Mengingat kejahatan keuangan semakin banyak melibatkan pelaku dan jaringan lintas negara, Juda juga mendorong penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi lintas batas.
“Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” terangnya.
Ia pun menegaskan, untuk memperkuat pencegahan dan penanganan fraud serta kejahatan keuangan sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan global, Indonesia akan terus mendukung sinergi antara agenda G20 dan upaya Financial Action Task Force (FATF). (*)
Editor: Yulian Saputra
