Poin Penting
- Defisit APBN 2026 dipastikan tetap dijaga di bawah 3 persen meski harga minyak dunia naik, dengan fokus menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
- Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi untuk menahan inflasi, meski konflik global berpotensi meningkatkan beban subsidi energi
- Strategi penopang dilakukan lewat optimalisasi penerimaan pajak (tumbuh 20,7 persen di kuartal I 2026), potensi windfall komoditas ekspor, serta efisiensi belanja negara.
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan defisit APBN 2026 akan tetap dijaga di bawah level 3 persen di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia dan memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan naik.
“Overall APBN kita masih bis akita jaga di bawah 3 persen defsitinya, dengan pertumbuhan ekonomi khususnya daya beli masyarakat masih bisa terjaga,” kata Juda dalam Outlook Indonesia, Selasa, 7 April 2026.
Juda mengatakan berbagai langkah strategi dilakukan oleh pemerintah guna menekan defisit APBN di tengah konflik di Timur Tengah yang belum diketahui kapan berakhir yang mengakibatkan lonjakan harga minyak dunia.
Baca juga: Banggar DPR Tolak Pemangkasan Subsidi BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak
Dari sisi fiskal, lanjut Juda, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran akan berdampak terhadap meningkatnya belanja subsidi, namun pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Pasalnya, apabila BBM naik maka dampaknya akan terasa pada inflasi yang juga meningkat, sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat hingga perekonomian.
“Nah ini, resep-resepnya adalah pertama, kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan,” imbuhnya.
Dari sisi eksternal, kata Juda, lonjakan harga minyak dunia juga berpotensi terjadinya windfall revenue (pendapatan negara tak terduga) bagi Indonesia, terutama pada komoditas ekspor seperti batu bara dan CPO mengalami kenaikan, sehingga potensi tersebut bisa meredam lonjakan subsidi BBM.
“Dari sisi eksternal sebenarnya ada nature hacks ketika harga minyak naik, harga-harga komoditas ekspor kita batu bara, CPO itu mengalami kenaikan. Jadi ada windfall revenue dari situ,” jelas Juda.
Genjot Penerimaan Negara
Selain itu, penerimaan pajak dari sumber lain juga akan terus digenjot. Pada kuartal I 2026, negara telah mengantongi penerimaan pajak Rp394,8 triliun atau naik 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Dengan Coretax dan sebagainya ini ada indikasi lebih bagus dibandingkan tahun lalu penerimaannya,” bebernya.
Baca juga: Purbaya Lapor APBN Tekor Rp240,1 Triliun di Kuartal I 2026
Dengan begitu, cara pemerintah untuk mengelola APBN tetap berada di bawah 3 persen adalah dengan melakukan efisiensi anggaran supaya belanja negara lebih efisien.
“Kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien, tetapi tetap efektif untuk mendorong program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
