Poin Penting
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut usulan pengadaan motor listrik dan komputer untuk program MBG pernah diajukan tahun lalu, namun ditolak
- Purbaya menegaskan anggaran BGN seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan utama, yakni pemenuhan pangan, dan akan mengecek ulang rencana tahun ini
- BGN menyatakan pengadaan 21.801 unit motor listrik (dari 25.000 unit) sudah berjalan sejak akhir 2025, belum didistribusikan karena proses administrasi BMN.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons terkait pengadaan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pengajuan tersebut sudah ditolak pada tahun lalu.
Purbaya menyatakan, pengajuan pengadaan motor dan komputer untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat dilakukan tahun lalu, namun ditolak.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau nggak salah, ditolak,” ujar Purbaya di Kompleks Kementerian Keuangan, Selasa 7 April 2026.
Baca juga: Bahlil Kebut Konversi Motor Listrik, Target 6 Juta Unit per Tahun
Purbaya pun mengaku harus mengecek kembali kabar pembelian ribuan motor berlogo BGN tersebut. Pasalnya, penggunaan anggaran BGN seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan utama, khususnya bahan pangan/makanan.
“Yang tahun ini saya nggak tahu. Saya akan double-check lagi. Harusnya sama treatment-nya. Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.
Baca juga: Pemerintah Resmi Ubah Skema MBG, Siswa Tak Lagi Terima saat Libur Sekolah
Sementara itu, terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.
Dadan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta dapat memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia. (*)
Editor: Galih Pratama
