Jakarta – Meski peresmian Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek sudah di depan mata, namun hingga kini masih ada saja masalah yang menyelimuti proyek senilia Rp 5 triliun tersebut.
Terbaru, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut konstruksi longspan LRT Jabodetabek dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan salah desain.
“Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia nggak ngetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya,” dikutip Rabu (2/8).
Baca juga: Pemerintah Perlu Jamin Keselamatan dan Aksesibilitas LRT Jabodebek
Menurutnya, seharusnya dulu kontraktor membuat jembatan lengkung tersebut dengan lebar, bukan yang ada seperti saat ini yang memiliki space terbatas sehingga akan berdampak pada kecepatan kereta yang akan lewat.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi Publik dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, konstruksi longspan LRT Jabodetabek dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan salah desain memang perlu pengkajian ulang.
“Saya kira harus butuh klarifikasi dari yang bersangkutan (Wakil Menteri BUMN), apa benar konstruksi longspan salah desain,” katanya saat dihubungi Infobanknews, Rabu (2/8).
Menurutnya, melambatnya kecepatan kereta di setiap tikungan termasuk di longspan kuningan sudah diperhitungkan secara teknis oleh tim ahli di lapangan.
“Kita lihat waktu tempuhnya saja. Memangnya kalau ada tikungan mau ngebut terus? Bahaya donk,” jelasnya menanggapi pernyataan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo tersebut.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mengungkapkan, pernyataan Wakil Menteri tersebut meremehkan kemampuan keahlian kontraktor dalam negeri.
“Wamen BUMN Kartika jangan underestimate, merendahkan kemampuan tenaga ahli konstruksi Indonesia, dengan pernyataan salah desain,” kata Nusyirwan, dikutip Rabu (2/8/2023).
Baca juga: Bakal Ditarif Rp25 Ribu, LRT Jabodebek Balik Modal 30 Tahun Lagi?
Menurutnya, longspan LRT Kuningan-Gatsu dan seluruh konstruksi jalur LRT, dikerjakan seluruhnya oleh tenaga ahli konstruksi Indonesia. Dan juga sudah mendapatkan sertifikasi kelayakan.
“Karena ini transportasi publik, kita seharusnya bangga dengan hasil tersebut, yang dapat memberikan manfaat kepada rakyat dengan tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
