Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo meminta perbankan nasional untuk berperan aktif dalam reduksi emisi karbon dengan menyalurkan pembiayaan yang berkelanjutan serta mengacu pada taksonomi hijau.
Seperti diketahui, dalam target nationally determine contribution (NDC) perjanjian Paris Agreement, Indonesia mengupayakan untuk menurunkan emisi sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 42 persen dengan dukungan internasional.
Baca juga: Keberhasilan Global Tekan Emisi Karbon Bergantung pada Indonesia, Kok Bisa?
Kementerian Keuangan pun menyebutkan bahwa negara membutuhkan pendanaan untuk mengurangi emisi karbon hingga tahun 2030 mencapai Rp4.002 triliun atau sekitar USD280 miliar.
Dalam hal ini, kata Tiko, keuangan atau perbankan syariah juga dapat mengambil peran sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk mencapai target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.
“Keuangan syariah bisa mengambil peran sebagai salah satu sumber pembiayaan, baik secara komersial melalui pendanaan dengan pemerintah maupun multilateral bank,” ujar Tiko dalam acara Sustainable SOE & Islamic Business Forum 2023 yang diselenggarakan Infobank, Rabu 27 September 2023.
Selain itu, perbankan juga harus bisa menghadapi risiko-risiko dari perubahan iklim baik dalam fiscal risk (risiko fisik) maupun transition risk (risiko transisi) termasuk melakukan assessment dan stress testing.
Baca juga: RI Butuh Dana Segini Untuk Kurangi Emisi Karbon di 2030
Kementerian BUMN, juga terus mendorong ekonomi berkelanjutan demi tercapainya target NDC melalui berbagai inisiatif dekarbonisasi. Seperti penerbitan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
“Peraturan ini mengarahkan BUMN untuk menyusun roadmap pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjalankan ekonomi karbon sehingga dapat mendorong percepatan transisi ke ekonomi rendah karbon,” ungkapnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
