Ilustrasi budaya anti gratifikasi (foto:Istimewa)
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menerima laporan gratifikasi terkait perayaan Lebaran hingga 7 Mei 2025. Hingga tanggal tersebut, tercatat sebanyak 802 laporan telah masuk.
“KPK sampaikan bahwa sampai dengan 7 Mei, telah menerima sejumlah 802 pelaporan gratifikasi terkait hari raya. Pelaporan tersebut disampaikan oleh 631 pelapor yang berasal dari 135 instansi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Mei 2025.
Budi mengungkapkan bahwa dari ratusan laporan tersebut, total ada lebih dari 900 barang yang dilaporkan sebagai bentuk gratifikasi oleh para penyelenggara negara. Total nilai barang tersebut diperkirakan mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.
Baca juga: OJK Kembali Diganjar Penghargaan KPK atas Keberhasilan Kendalikan Gratifikasi
“Adapun jumlah objek gratifikasi dari seluruh laporan tersebut adalah 924 dengan total nilai taksirannya sebesar Rp506 juta,” ucap Budi.
Meski begitu, Budi tidak merinci jenis barang yang dilaporkan oleh para pejabat. Ia menekankan bahwa prinsip utama bagi penyelenggara negara adalah menolak gratifikasi sejak awal.
“KPK tetap mengimbau kepada para pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak pemberian gratifikasi pada kesempatan pertama,” ujar Budi.
Baca juga: Kasus Korupsi Jual Beli Gas PGN dan IAE, KPK Perpanjang Masa Tahanan 2 Tersangka
KPK, lanjut Budi, menyadari bahwa ada situasi di mana penerimaan gratifikasi sulit dihindari. Dalam kondisi tersebut, pejabat diminta segera melapor ke KPK atau unit pengelola gratifikasi di instansi masing-masing.
“Namun, apabila dalam kesempatan tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak bisa menolak, maka diimbau untuk melaporkan kepada KPK atau unit pengelola gratifikasi pada masing-masing instansi,” imbuh Budi. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More