KPK Diminta Ikut Awasi Penerbitan RIPH Bawang Putih

KPK Diminta Ikut Awasi Penerbitan RIPH Bawang Putih

Jakarta – Kebijakan Kementerian Pertanian dalam pemberian rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk komoditas bawang putih kian menuai kritik. DPR dan sejumlah kalangan menyerukan agar KPK dapat mengawasi pemberian rekomendasi itu.  Selain ketidaktransparanan pemberian kuota dan importir, ada dugaan pengistimewaan pihak tertentu dalam hal tersebut.  Transparansi diperlukan untuk mencegah adanya importir ‘jadi-jadian’ dan jual-beli kuota. Anggota […]

Tak Miliki Hak Ajukan PK, KPK Diminta Jaga Kepastian Hukum

Tak Miliki Hak Ajukan PK, KPK Diminta Jaga Kepastian Hukum

Jakarta — Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga penegak hukum tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Demikian, untuk mewujudkan kepatian hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengajukan PK terkait hasil kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). “Dalam pemahaman Sistem Hukum Pidana Indonesia ini, KUHAP hanya memberikan hak untuk ajukan PK terbatas pada […]

Dua Pakar Hukum Bilang KPK Tak Bisa Ajukan PK

Dua Pakar Hukum Bilang KPK Tak Bisa Ajukan PK

Jakarta — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak memiliki legal standing untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Hal tersebut disampaikan dua saksi ahli dalam PK kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang PK […]

Ujian Profesionalisme Kepengurusan KPK Baru dan PK Kasus SAT

Ujian Profesionalisme Kepengurusan KPK Baru dan PK Kasus SAT

oleh Eko B. Supriyanto BAK opera sabun. Terus saja berlanjut meski sebenarnya cerita sudah usai. Cerita itu soal Putusan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang harusnya sudah tamat. Mantan ketua BPPN itu divonis bebas dari segala tuntutan hukum terkail kebijakan SKL BDNI. Tidak ada cerita lagi. Tamat. Dan, cerita itu tetap dibikin lagi oleh KPK […]

Permintaan Red Notice SN oleh KPK Sewenang-wenang dan Melawan Hukum

Permintaan Red Notice SN oleh KPK Sewenang-wenang dan Melawan Hukum

Jakarta — Ahli hukum senior Prof. I Gde Pantja Astawa menilai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kapolri dan Interpol untuk menerbitkan red notice dalam upaya menangkap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjh Nursalim (IN) merupakan tindakan sewenang-wenang dan tindakan melawan hukum. Guru besar Universitas Padjadjaran Bandung itu sependapat dengan pandangan Dr Maqdir Ismail seperti dikutip […]

Maqdir: Pernyataan KPK Soal Notice SN Berlebihan dan Tidak Berdasar Hukum

Maqdir: Pernyataan KPK Soal Notice SN Berlebihan dan Tidak Berdasar Hukum

Jakarta — Ahli hukum senior Dr Maqdir Ismail menilai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kapolri dan Interpol untuk menangkap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) merupakan tindakan berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. “Kalau hal itu dilakukan maka akan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama penegakan hukum,” kata Maqdir Ismail di Jakarta, […]

Sudah Benar Sofyan Basir Divonis Bebas

Sudah Benar Sofyan Basir Divonis Bebas

Jakarta — Kelanjutan perkara dugaan korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1 yang menyeret Mantan Dirut PT PLN (Persero) Tbk Sofyan Basir berakhir baik buat yang bersangkutan. Sofyan, yang juga mantan Dirut PT Bank BRI (Persero) Tbk, divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Sofyan dinilai tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. […]

Tak Masuk Radar Calon Menteri, Tetty Paruntu Pernah Diperiksa KPK

Tak Masuk Radar Calon Menteri, Tetty Paruntu Pernah Diperiksa KPK

Jakarta– Kedatangan mantan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu atau Tetty Paruntu ke Istana Kepresidenan nampaknya bukan terkait pengenalan calon menteri kabinet Pemerintahan Jilid Kedua Presiden Jokowi. Hal tersebut dibenarkan oleh Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin melalui keterangannya di Istana. Dirinya menyebut kehadiran Tetty tidak untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. […]

Sah! UU KPK Bernomor 19/2019 Otomatis Berlaku

Sah! UU KPK Bernomor 19/2019 Otomatis Berlaku

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. “Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 […]

1 2 3 5