Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada periode 2017–2021.
“KPK telah melakukan perpanjangan penahanan kepada tersangka DP dan tersangka II untuk 40 hari ke depan, yakni terhitung mulai 1 Mei sampai dengan 9 Juni 2025,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 7 Mei 2025.
Dua tersangka dalam kasus ini adalah Danny Praditya (DP), Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019, dan Iswan Ibrahim (II), Komisaris PT IAE periode 2006–2023. Sebelumnya, keduanya telah ditahan sejak 11-30 April 2025.
Baca juga: Melalui Cara Ini, PHE OSES Dukung Mitigasi Perubahan Iklim dan Ekosistem Pesisir Laut
Adapun kedua tersangka ditahan di Cabang Rumah Tahanan dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur.
Kasus Bermula dari Rencana Kerja Sama Tanpa Pembelian Gas
Kasus korupsi ini bermula dari pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN Tahun 2017 pada 19 Desember 2016. Dalam dokumen tersebut, tidak ada rencana bagi PT PGN untuk membeli gas dari PT IAE.
Namun, pada Agustus 2017, DP memerintahkan Head of Marketing PT PGN, Adi Munandir (ADI), untuk memaparkan penawaran gas dari beberapa perusahaan. Dari situ, ADI menghubungi Direktur PT IAE, Sofyan (S), dan memulai pembicaraan kerja sama pengelolaan gas.
Baca juga: Program MBG Dipercepat, SPPG Tambahan Mulai Beroperasi Pertengahan Bulan Ini
Hasilnya, pada 2 November 2017, perwakilan PT PGN dan PT IAE menandatangani perjanjian kerja sama. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 9 November 2017, PT PGN membayarkan uang muka sebesar 15 juta dolar AS kepada PT IAE.
Kerugian Negara Capai 15 Juta Dolar AS
Berdasarkan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 15 juta dolar AS.
Hingga 7 Mei 2025, KPK berhasil menyita dana sebesar 1,42 juta dolar AS sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara. Selain itu, penyidik KPK juga menyita sejumlah aset berupa tanah seluas tiga hektare di kawasan Jabodetabek. (*)
