Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah mencapai Rp8.473,90 triliun per September 2024. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp11,97 triliun dibandingkan posisi pada Agustus 2024 yang tercatat sebesar Rp8.461,93 triliun.
Menurut data dalam dokumen APBN KiTa Edisi Oktober 2024, menyebutkan bahwa rasio utang pemerintah tersebut setara 38,55 persen terhadap Produk Domestik bruto (PDB) Indonesia.
Posisi ini tetap terjaga di bawah batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Keuangan Negara, yaitu 60 persen dari PDB. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
“Per akhir September 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun,” tulis Buku APBN Kita Edisi Oktober 2024, dikutip, Selasa 12 November 2024.
Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Rp438,1 Triliun per Oktober 2024, Ini Rinciannya
Berdasarkan instrumen, utang pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per September 2024 masih didominasi oleh SBN, yakni 88,31 persen, sementara pinjaman menyumbang 11,69 persen.
Secara rinci, utang pemerintah dalam bentuk SBN berjumlah Rp7.483,09 triliun. Dari jumlah ini, SBN Domestik berkontribusi sebesar Rp6.103,90 triliun yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp4.871,60 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp1.232,30 triliun.
Sementara itu, SBN valuta asing pada September 2024 mencapai Rp1.379,19 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp1.045,64 triliun dan SBSN Rp333,55 triliun.
Baca juga: Penerimaan Pajak Capai Rp1.517,53 T, Tembus 76 Persen Target APBN per Oktober 2024
Utang pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp990,81 triliun per September 2024, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp39,93 triliun dan pinjaman luar negeri Rp950,88 triliun.
Adapun pinjaman luar negeri yang senilai Rp990,81 triliun terdiri dari pinjaman bilateral Rp257,76 triliun, multilateral Rp569,05 triliun, dan komersial Rp124,07 triliun. (*)
Editor: Yulian Saputra
