Categories: Analisis

Upaya Menyuburkan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi pada 2015 dari 5,7% menjadi 5,4%. Bagaimana upaya menyuburkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini? Paul Sutaryono

Jakarta–Ekonomi Indonesia kurang berotot. Itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2015 yang melambat, bahkan terendah sejak 2009. Padahal, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,7% pada 2015.

Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti Vietnam yang sebesar 6,03%, Malaysia 5,60%, Filipina 5,20%, Thailand 3,00%, dan Singapura 2,60%. Sementara, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) 2,70%, India 7,50%, Jerman 1,10%, Prancis 0,70%, dan Jepang justru kontraksi alias minus 1,40%. Negara BRICS: Brasil dan Rusia kontraksi masing-masing 1,60% dan 1,90%, Tiongkok 7%, dan Afrika Selatan 2,10%.

Akhirnya, pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi pada 2015 dari 5,7% menjadi 5,4%. Bank Indonesia (BI) pun merevisi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari kisaran 5,4%-5,8% menjadi 5,0%-5,4%. Lantas, bagaimana upaya menyuburkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2015?
Satu, menipiskan suku bunga acuan. Adalah penting dan mendesak untuk menurunkan suku bunga acuan yang kini masih bertengger di angka 7,5%, menipis dari 7,75% pada 18 Februari 2015. Penipisan BI Rate itu lantaran pemerintah melakukan intervensi verbal.

Namun, BI belum berani menurunkan BI Rate karena The Fed akan menaikkan suku bunga acuan yang kini mencapai 0,25% dan diprediksi naik menjadi 1%-2%. Kenaikan itu dapat mendorong makin derasnya dana keluar (outflow capital) dari pasar keuangan. BI mestinya tak perlu terlalu takut karena The Fed Rate diperkirakan baru akan naik paling cepat pada triwulan ketiga 2015.

Lebih dari itu, BI Rate 7,5% masih jauh lebih tinggi daripada suku bunga acuan Vietnam yang sebesar 6,50%, Afrika Selatan 5,75%, Kazakstan 5,50%, Filipina 4%, Malaysia 3,25%, Meksiko 3%, dan Singapura 0,22%. Dengan bahasa lebih bening, Indonesia masih menjadi negara investasi yang menjanjikan manisnya madu investasi global.

Apalagi, Standard & Poor’s (S&P) mengerek prospek peringkat utang Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil. Alhasil, Indonesia diharapkan menjadi negara layak investasi (invesment grade) pada 2016.
Pemangkasan BI Rate dari 7,5% akan menekan biaya dana (cost of fund) sehingga suku bunga deposito akan ikut menipis, meski pelan tapi pasti. Pada gilirannya, suku bunga kredit akan makin terjangkau oleh sektor riil sehingga bisnis bakal makin bergairah. Kondisi inilah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi lebih subur.

Sayangnya, momen pada April-Mei 2015 itu tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal inflasi 6,79%. Kini momen untuk menurunkan BI Rate itu lenyap sudah ketika inflasi naik menjadi 7,15% per Mei 2015. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah masih loyo pada level Rp13.000 per US$1.

Page: 1 2 3

Apriyani

Recent Posts

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

2 hours ago

Diam-diam Ada Direksi Bank Mandiri Serok 155 Ribu Saham BMRI di Awal 2026

Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More

8 hours ago

Astra Mau Buyback Saham Lagi, Siapkan Dana Rp2 Triliun

Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More

8 hours ago

OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja?

Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More

9 hours ago

Dorong Inklusi Investasi Saham, OCBC Sekuritas dan Makmur Sepakati Kerja Sama Strategis

Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More

11 hours ago

Meluruskan Penegakan Hukum Tipikor di Sektor Perbankan yang Sering “Bengkok”

Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More

13 hours ago