Jakarta – Uni Eropa dan Indonesia meningkatkan reformasi tata kelola pemerintahan. Hal itu ditandai oleh peluncuran Blue Book 2016, laporan tahunan kerjasama pembangunan Uni Eropa-Indonesia, oleh Wismana Adi Suryabrata, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala BAPPENAS danVincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, pada Rabu, 11 Mei 2016.
Laporan ini menampilkan berbagai keberhasilan yang dicapai dengan dukungan dana bantuan pembangunan Uni Eropa serta negara-negara anggotanya yang disalurkan untuk Indonesia. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya merupakan donor utama di dunia pada 2015, menyediakan lebih dari setengah nilai total Official Development Assistance. Dana bantuan sebesar 68 miliar euro pada tahun 2015 menggarisbawahi komitmen Uni Eropa untuk pembangunan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang baru.
Di Indonesia, Uni Eropa telah menciptakan kerjasama erat dengan mendukung pembaruan dalam berbagai bidang dan melalui berbagai program bantuan.
“Selama sepuluh tahun terakhir, Uni Eropa telah memberikan bantuan hibah lebih dari setengah miliar euro untuk Indonesia, menargetkan pendidikan dasar, tata kelola pemerintahan, penggunaan lahan dan hutan, dan perubahan iklim. Uni Eropa juga telah mendukung perdagangan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan kesehatan,” ujar Vincent.
Tema dari laporan kerjasama pembangunan Uni Eropa-Indonesia 2016 – tata kelola pemerintahan – melambangkan tujuan Uni Eropa mendukung demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta partisipasi inklusif seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka menggarisbawahi komitmen-komitmen ini, acara peluncuran Blue Book menampilkan diskusi panel bertema “Tata Kelola Pemerintahan: transparansi dan akuntabilitas”.
“Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memiliki sejumlah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan – sebuah bidang utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif,” tambah Vincent.
Tata kelola pemerintahan sangat berkaitan dengan bagaimana institusi publik menjalankan peranan mereka, mengelola sumber daya publik, dan mendukung serta melindungi hak asasi manusia, sementara meniadakan penyalahgunaan dan korupsi dan memprioritaskan penegakkan hukum. Dalam konteks ini, Uni Eropa mendukung reformasi peradilan melalui program bantuan senilai 10 juta euro yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dari pelayanan peradilan. Selain itu, terdapat pula inisiatif lain dibidang manajemen. (*)
