Pemerintah memilih berutang ke pihak ADB, karena tingkat bunga ADB yang tidak begitu tinggi. Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, pinjaman yang akan diberikan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$400 juta untuk Indonesia, bertujuan untuk menutupi kebutuhan belanja negara, sehingga berdampak kepada perekonomian nasional.
Menurutnya, selama kebutuhan utang dipergunakan untuk perbaikan ekonomi, maka tidak ada masalah. Dia mengungkapkan, bahwa kebutuhan utang pemerintah diibaratkan sama dengan perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya lewat pinjaman bank.
“Tidak mungkin berbisnis bisa berkembang tanpa utang. Kalau mau pertumbuhan harus ada utang yang dibutuhkan, tapi utangnya untuk apa harus jelas. Di pemerintah juga sama, kita untuk menutupi kebutuhan belanja,” ujar Bambang, di Jakarta, Senin, 7 September 2015.
Lebih lanjut dia menegaskan, pemerintah memilih berhutang ke pihak ADB sejalan dengan tingkat bunga yang tidak begitu tinggi. “Saya rasa selama digunakan untuk produktif itu tidak masalah utang, apalagi kalau utangnya ke Worldbank dan ADB, mereka bunganya rendah,” tukasnya.
Sebelumnya Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB, Bambang Susantono mengatakan, pinjaman yang akan diberikan ADB untuk Indonesia sebesar US$400 juta, untuk mempererat koordinasi sektor finansial di Indonesia.
“Itu dipersiapkan bersama, untuk memperat koordinasi sektor financial, membuka peluang pengembangan instrumen finansial. Misalnya yang nabung di bank gak banyak, ini butuh edukasi, itu butuh capacity building,” ucapnya.
Menurutnya, pihaknya memberikan pinjaman sangat murah dibandingkan dengan biaya pasar. Tahun depan, ADB juga mengusulkan stand by loan sekitar US$2,2 miliar untuk energi, energi terbarukan, pendidikan, dan berkaitan dengan proyek-proyek Kementerian PU (Pekerjaan Umum) khususnya ketahanan pangan seperti irigasi.
Stand by loan sebesar US$2,2 miliar tersebut merupakan pinjaman jangka panjang dengan tenor 15-25 tahun, dan tingkat bunga yang sama.
Sementara itu, Deputy Country Director ADB, Edimon Ginting juga mengatakan, bahwa pinjaman yang sebesar US$400 juta tersebut bertenor 15 tahun. “Itu biasanya 15 tahun, 3 tahun grace period-nya dan LIBOR +50 bps, jangka panjang, itu bisa dipakai pemerintah melalui anggaran, jadi bisa dipakai pemerintah untuk infrastruktur tapi melalui anggaran,” tambahnya. (*)
