Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump (foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait kebijakan tarif resiprokal atau pajak perdagangan. Kali ini, Trump menyatakan negara mana pun yang menjalin hubungan dagang dengan Iran akan dikenai tarif sebesar 25 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan terhadap Teheran, yang tengah menghadapi gelombang protes anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
"Mulai berlaku segera, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25 persen untuk setiap dan semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat," kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip Rabu, 14 Januari 2026.
Baca juga: Pemimpin Bank Sentral Global Kompak Dukung Powell usai Ancaman Pidana Trump
Sebelumnya, Iran, anggota kelompok penghasil minyak OPEC, telah lama dikenai sanksi berat oleh Washington. Saat ini, sebagian besar ekspor minyak Iran ditujukan ke China, dengan Turki, Irak, Uni Emirat Arab, dan India termasuk mitra dagang utama lainnya.
"Perintah ini bersifat final dan mengikat," kata Trump tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Meski demikian, hingga kini belum ada dokumentasi resmi kebijakan tersebut di situs Gedung Putih. Selain itu, belum dijelaskan dasar hukum penerapan tarif maupun apakah kebijakan tersebut akan berlaku bagi seluruh mitra dagang Iran.
Bahkan, Gedung Putih juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington menyampaikan kritik terhadap rencana kebijakan Trump dan menyatakan akan mengambil langkah untuk menentang sanksi sepihak yang dinilai melanggar hukum internasional.
"Posisi China terhadap pengenaan tarif tanpa pandang bulu konsisten dan jelas. Perang tarif dan perang dagang tidak memiliki pemenang, dan paksaan serta tekanan tidak dapat menyelesaikan masalah," kata juru bicara Kedutaan Besar China di Washington melalui akun X.
Baca juga: Apakah Benar AS Keluar dari PBB? Cek Faktanya Berikut Ini
Adapun, Jepang dan Korea Selatan, yang menyepakati perjanjian perdagangan dengan AS tahun lalu, mengatakan bahwa kedua negara tersebut tengah memantau perkembangan tersebut dengan cermat.
"Kami berencana untuk mengambil tindakan yang diperlukan setelah tindakan spesifik pemerintah AS menjadi jelas," kata Kementerian Perdagangan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.
Poin Penting Menkeu Purbaya temukan 40 perusahaan baja asal China dan Indonesia yang diduga mengemplang… Read More
Poin Penting Permata Bank menargetkan pertumbuhan transaksi kartu kredit 20% lewat Travel Fair 2026 bersama… Read More
Poin Penting OTT pegawai pajak dinilai momentum bersih-bersih institusi, bukan cerminan keseluruhan DJP. DPR menegaskan… Read More
Poin Penting IHSG sesi I menguat 0,89% ke level 9.028 dan mencetak rekor tertinggi sepanjang… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya akan mengevaluasi pegawai DJP usai OTT KPK terkait dugaan suap pemeriksaan… Read More
Poin Penting Bank sentral global kompak dukung Jerome Powell usai ancaman pidana dari Donald Trump.… Read More