Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen terus meningkatkan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar bisa naik kelas, salah satunya melalui akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster ke berbagai sektor usaha.
Hal tersebut sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perbankan dapat memperluas dan memperbanyak penyaluran KUR Klaster ke berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan model bisnis UMKM.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan sebagai salah satu bank penyalur KUR, BSI tentu berkomitmen untuk memacu perluasan penyaluran KUR di Tanah Air guna meningkatkan akses permodalan bagi sektor UMKM. Hal ini ditujukan agar pelaku UMKM nasional bisa bersaing dan naik kelas.
“Salah satu caranya adalah dengan penyaluran KUR Klaster untuk semua sektor agar bisa berdaya dari hulu ke hilir sesuai arahan dari Bapak Presiden. Kami akan mendorong akselerasi pembiayaan dan pendampingan UMKM,” ujar Hery dalam keterangan resmi, Selasa, 20 Desember 2022.
Dalam penyaluran KUR Klaster, BSI menargetkan nasabah UMKM yang tergabung dalam ekosistem lembaga masyarakat, kelompok binaan, atau kelompok sosial baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan usaha skala mikro dan visi berkelanjutan.
Tercatat hingga November 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp12,2 triliun atau telah mencapai 97,2% dari target kuota KUR yang diberikan pemerintah kepada BSI.
Selain dukungan permodalan, BSI juga memberikan pendampingan pengembangan usaha melalui pelatihan, perizinan, pemasaran hingga literasi keuangan syariah.
“BSI siap memberikan literasi keuangan syariah, sehingga nasabah KUR BSI yang jumlahnya mencapai 112.000 orang dapat teredukasi dengan adanya sinergi ini,” kata Hery.
Selain itu, BSI akan berkolaborasi menjalankan kurasi dan identifikasi kepada UMKM yang layak naik kelas, yakni dari mulai proses identifikasi karakteristik UMKM di daerah. Langkah yang dilakukan perseroan ini, lanjut Hery, juga sejalan dengan pesan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menciptakan ekonomi kerakyatan dengan rantai pasok yang berkelanjutan. (*)
