Jakarta – Di era digital seperti sekarang ini, paling tidak ada tiga agenda besar yang harus dilakukan negara agar maju dan bisa bersaing. Selain kemajuan teknologi dan sains, era globalisasi juga menuntut pemerintahan yang inklusif dan identitas.
Demikian disampaikan Komaruddin Hidayat, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam acara Infobank 8th Digital Brand Awards 2019 di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019. Komaruddin mengutip ketiga agenda tersebut dari sebuah buku karangan Noah Hariri.
“Di buku tersebut disebutkan, pertama adalah kemajuan sains dan teknologi. Negara yang teknologi dan sainsnya tidak berkembang akan kalah bersaing. Revolusi digital sudah mengubah semua pola. Baik pola bisnis maupun pola interaksi,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Kommaruddin, dalam buku Surveilance Capitalism digambarkan bahwa manusia sekarang hidup dalam fasisme teknologi. Maka itu pendidikan high technology mutlak dibutuhkan.
Agenda kedua adalah bagaimana membangun birokrasi pemerintahan yang inklusif. Pemerintahan yang mampu melindungi dan melayani masyarakatnya.
“Kalau tidak bisa membentuk pemerintah yang inklusif, negara bisa gagal. Contohnya Syuriah, Venezuela, dan Yunani,” imbuhnya.
Selanjutnya yang ketiga adalah Identity. Hal ini sangat penting. Ketika terjadi globalisasi, bobohnya batas-batas negara. Identitas dibutuhkan. Komaruddin mengibaratkan bahwa orang yang kalah akan merasa insecure. Maka dia butuh rumah baru. Biasanya didasarkan pada identitas agar merasa nyaman.
Di Indonesia, sekarang identitas ini banyak dimainkan politisi.
Dulu Orba identik dengan Presiden Soeharto, sekarang kekuasaan beralih ke masyarakat lewat parpol. Siapapun presidennya rentan didikte oleh parpol.
Dan sayangnya parpol tidak punya akar ke bawah dan konsep ke atas. Hasilnya dia mereproduksi apa yang ada sebelumnya, seperti korupsi dan lain-lain.
Saat ini identitas yang masih laku agama. Agama dan mobilitas politik nampak sekali.
“Ketika bangsa teknologinya tidak maju, pemerintahan lemah. Dan identitas menonjol. Ini menambah beban. Kita menjadi low trust society. Maka harus perkuat ekonomi dan berharap ke depan isu agama tidak laku lagi. Tapi lebih mengedepankan visi dan kompentensi, ” pungkas Komaruddin. (*) Ari A
