Jakarta – Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) terus berupaya membereskan berbagai persoalan klasik yang terdapat di bank pembangunan daerah (BPD), di antaranya dari sisi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK akan mengalerasi kualitas perbankan daerah dari sisi pertumbuhan kinerja maupun tata kelola perusahaan. Namun demikian, ia mengakui BPD memiliki karekteristik yang khas karena dimiliki oleh pemerintah daerah.
“Kita akan deal dengan persoalan-persoalan mendasar yang selama ini, selama sekian puluh tahun tidak bisa diselesaikan,” ujar Dian dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 bertema Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, secara virtual, Senin, 6 Februari 2023.
Dian juga mengatakan terus mendorong konsolidasi bank pembangunan daerah melalui skema kelompok usaha bank (KUB). Hal ini sebagai upaya menjawab tantangan di industri perbankan ke depan.
“Itu sudah disusun secara detail oleh kita dan kita sudah bicarakan juga dengan pihak-pihak terkait bagaimana kita akan merealisasikan apa yang kita sebut sebagai KUB terintegrasi untuk bank pembangunan daerah,” ungkapnya.
Berdasarkan data Biro Riset Infobank (birI) per September 2022 industri BPD mencatat pertumbuhan aset Rp904,09 triliun atau tumbuh 7,61% secara tahunan (year on year).
Kenaikan aset ini ditopang pertumbuhan kredit sebesar 8,73% menjadi Rp556,39 triliun. Di lain sisi, perolehan dana pihak ketiga (DPK) tercatat naik 5,81% menjadi Rp712,81 triliun. Alhasil, industri BPD membukukan laba bersih Rp11,65 triliun, meningkat 11,70% dari tahun sebelumnya. (*) Dicky F.
