Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah). (Foto: Irawati)
Poin Penting
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengejar penerimaan pajak pada 2025 agar mencapai target. Hingga akhir September 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.295,3 triliun atau 62,4 persen dari target Rp2.076,9 triliun, turun 4,4 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp1.354,9 triliun. Artinya, pemerintah masih membutuhkan Rp781,6 triliun untuk memenuhi target pajak hingga akhir tahun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perlambatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh tekanan harga komoditas global dan menurunnya aktivitas ekspor.
“Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Purbaya dalam APBN KiTa, dikutip, Rabu, 15 Oktober 2025.
Adapun pendapatan negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau baru 65 persen dari outlook tahun ini. Angka ini juga turun 7,2 persen dibandingkan September 2024 yang mencapai Rp2.008,6 triliun.
Baca juga: Penerimaan Pajak per September Capai Rp1.295,3 Triliun, Turun 4,4 Persen
Kemenkeu mencatat perlambatan terjadi di hampir seluruh jenis pajak, terutama pada PPh Badan dan PPN Impor, yang terdampak oleh penurunan ekspor-impor dan melemahnya harga batu bara serta minyak dunia.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp221,3 triliun, atau turun 2,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume impor serta penurunan nilai kepabeanan akibat harga komoditas yang melemah.
Di sisi lain, belanja negara hingga akhir September 2025 telah mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Realisasi tersebut tumbuh 5,1 persen secara tahunan, dengan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari target.
Meski belanja meningkat, defisit APBN juga melebar menjadi Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen dari PDB, dipicu penurunan pendapatan negara di tengah meningkatnya belanja pemerintah pusat dan bantuan sosial.
Baca juga: Purbaya Lapor APBN Alami Defisit Rp371,5 Triliun per September 2025
Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga keseimbangan primer yang masih positif di level Rp18 triliun.
“APBN tetap menjadi instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More