Jakarta – Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur guna mendorong perekonomian nasional. Maka dari itu, pemerintah pun terus meningkatkan anggaran infrastruktur setiap tahunnya dalam APBN.
Pada 2015 anggaran infrastruktur yang disiapka pemerintah sebesar Rp209 triliun atau meningkat 51% jika dibandingkan anggara infrastruktur di tahun sebelumnya. Sementara dalam APBN-P 2016, rencana anggaran infrastruktur meningkat sebesar 9% dari rencana anggaran 2015.
Ternyata, pengeluaran infrastruktur pada kuartal kedua 2016 terus mengalami kenaikan. Pemerintah pun semakin menaikkan rencana pengeluaran infrastruktur dalam RAPBN 2017 hingga Rp346,6 triliun.
Walaupun kenaikan tersebut menggambarkan kemajuan signifikan dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan infrastruktur pemerintah yang ambisius, namun harus dicatat pula bahwa tidak semua pengeluaran ini langsung mengalir ke aktivitas pembangunan. Karena, angka tersebut termasuk dana yang dicairkan oleh pemerintah pusat namun belum dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan. Misalnya, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan biaya umum/administrasi kementerian terkait. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagian persiapan pembiayaan dan pengaturan administratif telah mengalami kemajuan dan memberikan indikasi landasan yang stabil untuk pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada 2016 dan seterusnya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo pun telah meluncurkan berbagai langkah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengeluaran infrastruktur hingga tahun 2019. Kesuksesan program infrastruktur pada tahun pertama mengisyaratkan bahwa pengeluaran infrastruktur secara keseluruhan akan meningkat hingga melampaui rerata historis sebesar 5,7% dari PDB.
Namun, menurut Julian Smith, Infrastructure Adviser PwC (PricewaterhouseCoopers) Indonesia, pihaknya meyakini bahwa, seiring dengan kematangan ekonomi Indonesia, pengeluaran infrastruktur dibandingkan PDB, akan kembali menurun setelah tahun 2019, ke angka 5,3% pada 2025. (Selanjutnya : Kerangka kerja pembangunan infrastruktur…)
Beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia menetapkan kerangka kerja kelembagaan yang kuat untuk mendukung rencana infrastrukturnya. Selama setahun terakhir pemerintah telah mengumumkan 13 paket kebijakan ekonomi (paket deregulasi) yang berfokus pada deregulasi investasi dan insentif pajak. Pemerintah mengharapkan agar seluruh paket deregulasi ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu menarik investasi dengan menyederhanakan birokrasi dan memberikan kepastian hukum dan bisnis.
Pemerintah juga mengharapkan dampak program deregulasi akan lebih signifikan dalam tahun-tahun mendatang karena pemerintah berencana untuk mempercepat penerapan paket deregulasi di tingkat kerja.
“Infrastruktur terus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, hambatan-hambatan historis masih harus ditangani, dan perlu dipertimbangkan oleh investor yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar Indonesia,” ujar Julian Smith di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.
Adapun hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain:
1. Perencanaan infrastruktur yang belum sepenuhnya transparan.
2. Kerangka kerja hukum/peraturan untuk proyek terkadang tidak ada kepastian.
3. Sistem peradilan yang tidak dapat diandalkan untuk menegakkan kontrak secara objektif dan tidak memihak, proses pengadaan semakin baik namun tidak selalu jelas dan transparan.
4. Kebijakan dan strategi pemerintah seringkali tidak jelas atau dapat berubah sewaktu-waktu, lembaga publik tidak terkoordinasi dan memiliki tujuan yang berbenturan satu sama lain.
5. Banyak pejabat publik yang takut menghadapi risiko dan tidak memiliki insentif untuk mendapatkan investasi.
6. Lembaga publik tidak memiliki anggaran untuk mempersiapkan proyek berkualitas dengan konsultan internasional.
7. Terdapat beban yang berat dari segi peraturan yang dipikul oleh baik perusahaan baru maupun yang telah mapan dengan adanya kewajiban untuk memiliki sejumlah besar izin untuk beroperasi atau membangun proyek.
“Kami meyakini bahwa kemajuan yang riil telah terjadi pada aspek-aspek berikut ini selama setahun terakhir. Namun masih terdapat beberapa faktor kunci kesuksesan program infrastruktur,” ucapnya. (Selanjtnya : Kunci sukses pembangunan infrastruktur…)
Beberapa solusi yang dapat menyukseskan program infrastruktur pemerintah, yakni:
1. Perbaikan iklim investasi secara terus-menerus
2. Koordinasi yang lebih baik secara internal dan antara lembaga pemerintah
3. Berkurangnya ketergantungan pada BUMN dan memanfaatkan pendanaan sektor swasta
4. Pembangunan kapasitas dalam persiapan proyek dan pengadaan dan penekanan pada penemuan, pelatihan dan motivasi karyawan berkeahlian untuk mengelola proyek
5. Penyederhanaan dan perbaikan proses pengadaan tanah dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk LMAN, lembaga pengadaan tanah yang baru.
“Pertumbuhan pengeluaran infrastruktur diestimasikan akan melambat pada tahun 2016 karena pertumbuhan PDB telah melambat, khususnya di Tiongkok. Meskipun kami belum memperbarui perkiraan kami atas Indonesia, perkiraan kawasan terkini kami mengisyaratkan bahwa pertumbuhan pengeluaran infrastruktur di kawasan Asia Pasifik akan mencapai 3,4% pada tahun 2016, dengan jumlah pengeluaran mencapai US$2.217 miliar” ujar Julian.
(Baca juga : Bank Berperan Penting Dalam Pembiayaan Infrastruktur)
Menurutnya, hal ini mengisyaratkan peningkatan pentingnya Indonesia di pasar infrastruktur Asia Pasifik. Oleh karena itu, mengingat fokus yang dimiliki dan kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah, Indonesia adalah pasar yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan infrastruktur internasional. (*)
