Jakarta–Keinginan Pemerintah untuk menurunkan bunga kredit menjadi single digit tahun ini nampaknya sulit dilakukan. Pasalnya kondisi likuidtas perbankan saat ini sedang ketat.
Ketatnya likuiditas tersebut justru disebabkan oleh Pemerintah yang melakukan rajin melakukan penerbitan surat utang sehingga bank dengan tawaran bunga deposito yang tidak semenarik bunga surat utang Pemerintah kalah bersaing dalam mendapatkan dana masyarakat.
“Berharap suku bunga kredit untuk turun single digit saya rasa tidak bisa secepat yang diharapkan Pemerintah. Karena kondisi likuiditas sedang ketat, taruh saja kalau cost of fund masih seperti sekarang, maka suku bunga yang diharapkan single digit enggak bisa tahun ini. Indikasinya kalau ingin turun berarti bank harus menurunkan cost of fund 3-5%. Sekarang suku bunga dana saja 7%, yield obligasi 8%, bank bersaing dengan instrumen lain,” kata Chairman Infobank Institute Eko B. Supriyanto dalam Bincang Bisnis yang diadakan oleh PASFM Radio Bisnis Jakarta, di Mie HCM Plaza Semanggi, Rabu 16 Maret 2016 malam.
Di sisi lain, inflasi yang masih tinggi juga masih menghambat penurunan suku bunga, hal lainnya yang menghambat penurunan bunga adalah dana Pemerintah yang malah banyak diparkir di rekening Pemerintah di Bank Indonesia. Jika Pemerintah memaksakan suku bunga kredit turun menjadi single digit justru dikhawatirkan bank akan menahan kredit, dan menempatkan dananya di surat utang Pemerintah yang menawarkan yield tinggi.
Untuk itu, menurutnya Pemerintah harus memiliki time frame yang jelas dalam upaya penurunan suku bunga kredit karena berbagai persoalan tersebut membutuhkan proses untuk diatasi. Suku bunga kredit juga menurutnya bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pasalnya faktor suku bunga kredit hanya 19% dari ongkos produksi, dunia usaha menurutnya masih menghadapi persoalan lain yang tak kalah pentingnya untuk diatasi seperti kepastian hukum, biaya logistik tinggi, dan inflasi tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang juga membawahi sektor UKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakan meskipun pihaknya juga mengharapkan suku bunga turun, namun yang menjadi prioritas bagi pihaknya adalah akses ke kredit yang tidak berbelit-belit. Menurut Sandiaga Uno meskipun pemerintah sudah menjanjikan Kredit Usaha Rakyat, namun hal tersebut belum memadai untuk membangun sektor UKM.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan penurunan suku bunga penting untuk dilakukan. Namun banyak kebijakan Pemerintah yang justru kontraktif dengan tujuan penurunan suku bunga tersebut.
“Saya tadi bilang di awal, dana diambil dari masyrakat, bank kan menempatkan di empat tempat yaitu menyalurkan ke kredit, dibelikan obligasi, disalurkan ke pasar uang antarbank, ditaruh di SBI, SBN, bank kan pilih aman. Kalau pilih aman ya taruh di obligasi dan SBN. Jadi selama kebijakannya seperti itu kan kontraktif, makanya likuiditas kering,” tambahnya.
Sementara itu Ekonom LPS Doddy Ariefianto memandang masalah suku bunga kredit di Indonesia memang sesuatu yang sangat kompleks karena terkait dengan tingkat inflasi, tingkat efisiensi intermediasi perbankan dalam hal ini adalah Net Interest Margin (NIM), serta kondisi defisit neraca berjalan. Diperlukan peta jalan yang jelas untuk mengidentifasi setiap hambatan dalam upaya penurunan suku bunga kredit.
“Bisa turun sih bisa saja, tapi dengan cara apa, kalau intervensi bisa saja, cuma cost-nya bagaimana terutama pada stabilitas. Tujuannya mulia bahwa biaya bisnis diturunkan tapi dalam melaksanakan itu ada risiko yang bisa kena ke stabilitas, dan kalau sampai ke stabilitas bisa jadi biaya untuk memulihkan itu lebih besar daripada manfaat yang kita dapat dengan penurunan suku bunga,” kata Doddy.
Oleh karena itu menurutnya, diperlukan peta jalan yang jelas yang melibatkan semua stakeholder yang mempengaruhi penurunan bunga.
Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan bahwa penurunan suku bunga kredit atau pinjaman akan turun secara bertahap sampai akhir tahun 2016 ini, dan akhirnya akan menjadi single digit (di bawah 10 persen). Sebelumnya, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk tim, guna merealisasikan rencana penurunan suku bunga pinjaman, dari sebelumnya berada di antara 10-12 % menjadi single digit.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan akan menindaklanjuti rencana penurunan bunga dengan membentuk tim bersama. Sampai akhir tahun ini, ditargetkan single digit itu untuk bunga kredit di tingkat masyarakat dan pinjaman korporasi. (*)
Editor: Paulus Yoga
