Jakarta – Pemerintah akan meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam waktu dekat. Pemerintah akan luncurkannya pada pertengahan November mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menerangkan, pada kesempatan yang sama juga akan diresmikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang diharapkan dapat mempercepat naiknya indeks keuangan inklusif di tanah air.
“Harapannya agar masyarakat mendapatkan akses ke lembaga keuangan lebih luas sehingga mereka bisa meningkatkan kegiatan usahanya seperti di sektor pertanian, peternakan atau perikanan,” kata Darmin saat Rapat Koordinasi Pembahasan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, seperti dilansir melalui laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 4 November 2016.
Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan kelembagaan yang kuat diharapkan dapat meningkatkan persentase akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir 2019. “Langkah konkret pertama adalah mempercepat program sertifikasi tanah/lahan agar masyarakat bisa memiliki akses ke lembaga keuangan,” tambah Darmin.
Masih pada tahun ini, pemerintah juga akan meresmikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan akselerasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Sebagai informasi, Dewan Nasional Keuangan Inklusif dibentuk menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif awal September lalu. Posisi Indeks Keuangan Inklusif Indonesia pada 2014 adalah sebesar 36%, berada di bawah beberapa negara ASEAN seperti Thailand (78%) dan Malaysia (81%). Meskipun masih lebih besar jika dibandingkan Filipina (31%) dan Vietnam (31%).
