Contoh kolaborasi yang sukses pun telah banyak dilakukan, dari kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mendanai iuran warga desa binaan, hingga donasi kolektif dari lembaga keagamaan bagi lansia miskin non-DTKS. Skema ini terbukti mampu menutup celah yang belum bisa dijangkau oleh pendanaan negara.
Dalam era transformasi digital, BPJS Kesehatan tidak tinggal diam. Melalui Aplikasi Mobile JKN, antrean online, verifikasi digital klaim, dan sistem informasi manajemen terpadu, proses layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Digitalisasi ini turut mempercepat pembayaran klaim dan menjaga likuiditas.
“Digitalisasi bukan sekadar alat bantu, melainkan strategi utama dalam menjaga keberlanjutan JKN,” jelas Ghufron.
Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan juga membantu dalam proyeksi pembiayaan, deteksi dini fraud, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Dengan gotong royong, teknologi, dan komitmen kolektif dari semua pihak—masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial—JKN dapat terus bernapas dan memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi semua rakyat Indonesia.
“Stabilitas keuangan harus diiringi stabilitas komitmen. Jika kita bersatu, JKN akan tetap bernyawa untuk generasi mendatang,” pungkasnya. (*) Alfi Salima Puteri
