Poin Penting
- Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa penerapan sistem digital dapat mencegah kebocoran penerimaan pajak daerah yang selama ini rawan terjadi akibat transaksi manual.
- Melalui digitalisasi, pajak dari sektor seperti hotel, restoran, dan parkir dapat langsung masuk ke kas Dispenda tanpa perantara, sehingga memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan PAD.
- BI meluncurkan program katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, layanan publik, dan memperkuat kesatuan bangsa.
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tengah merencanakan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikan pajak daerah, yakni salah satunya dengan digitalisasi.
“Karena PAD hasilnya dari pajak dan retribusi. Kalau nanti kurang PAD, kemudian dinaikkan misalnya PBB, pajak pembangunan, terdampak kepada rakyat kecil, dilawan pasti. Seperti kejadian-kejadian yang lalu. Nah diantaranya yang perlu adalah digitalisasi,” ucap Tito dalam Opening Ceremony DAY 2 FEKDI X ISEF 2025, Jumat, 31 Oktober 2025.
Tito menjelaskan, selama ini masyarakat telah membayar pajak melalui pemesanan hotel, makan di restoran maupun parkir yang akan masuk ke pendapatan daerah. Namun, terdapat risiko bahwa pajak tersebut tidak masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) karena bertransaksi secara manual.
Baca juga: Kemendagri Singgung 25 Daerah Pasif Kendalikan Inflasi: Hanya Harapkan Anugerah Tuhan
“Tapi kan masalahnya uangnya nyampe ke Dispenda yang pemerintah, mungkin nggak nyampe karena menggunakan manual. Jadi ya, suka-suka yang melaporkan. Ini juga bisa menjadi potensi, akhirnya apa namanya itu, konspirasi, antara petugas dengan kolektornya tadi, hotel-restoran,” ungkap Tito.
Sehingga, kata Tito, jika digitalisasi diimplementasikan dalam pembayaran pajak tersebut, maka dipastikan akan langsung masuk ke Dispenda yang dapat meningkatkan PAD.
“Kalau seandainya ini buat digitalisasi, orang kita ke restoran, bayar, pajaknya langsung masuk ke dispenda, dengan digitalisasi, uangnya langsung masuk. Maka itu akan meningkatkan PAD daerah, tanpa membuat hal yang baru,” tandasnya.
BI Resmikan P2DD
Adapun Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program katalis Pecepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Baca juga: Transfer ke Daerah Capai Rp644,9 Triliun, tapi Belanja Daerah Masih Seret
“Hari ini kita akan meluncurkan program katalis P2DD. Dengan katalis P2DD tidak hanya layanan publik, tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesatuan bangsa,” ujar Perry.
Perry menyebutkan, di tengah percepatan transformasi digital nasional, peningkatan kapasitas dan literasi digtal menjadi fondasi utama agar digitalisasi daerah berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
Editor: Galih Pratama
