Jakarta – Stimulus di sektor perumahan yang diberikan pemerintah sebagai obat antisipasi terhadap dampak penyebaran virus corona dinilai akan menjadi bantalan efektif untuk perekonomian nasional sekaligus pupuk bagi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, langkah pemerintah menjadikan sektor perumahan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dipercaya tidak hanya mendongkrak sektor properti saja, tapi melainkan memiliki dampak turunan terhadap 170 industri terkait.
“Sektor properti di segmen menengah ke bawah trennya masih cukup baik. Asal stimulusnya tepat sasaran bisa berdampak ke sektor lain misalnya pertambangan pasir, industri kaca keramik, dan transportasi logistik,” ujar Bhima di Jakarta, seperti dikutip Jumat, 28 Februari 2020.
Bhima menambahkan, stimulus sektor perumahan yang diberikan pemerintah tersebut diyakini juga akan mendongkrak kredit konsumsi perbankan khususnya KPR Subsidi. Segmen bagi ‘wong cilik’ ini diperkirakan ikut terdongkrak dan akan tumbuh subur.
“Setidaknya pertumbuhan kredit konsumsi tidak terlalu rendah dibawah 5%. Karena mengandalkan kredit kendaraan bermotor cukup sulit, maka KPR segmen MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) jadi jalan keluarnya,” paparnya.
Sementara itu, Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan pun menyatakan, bahwa langkah pemerintah yang menjadikan sektor perumahan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi sudah tepat. Sebab, sektor perumahan merupakan bagian sektor konstruksi.
Ia mengungkapkan, jika dilihat dari struktur PDB Indonesia pada sisi lapangan usaha, sektor konstruksi menempati posisi keempat, setelah industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan/ritel. Di sisi lain, akibat virus corona, industry manufaktur, pertanian, dan perdagangan/ritel mengalami koreksi karena terganggunya arus perdagangan internasional.
Sehingga, tambah dia, upaya mengerek ekonomi yang perlu dilakukan adalah memberdayakan atau mengoptimalkan potensi ekonomi dalam negeri.
“Seringkali saya katakan bahwa gejolak eksternal sulit untuk diantisipasi dan diintervensi, maka dari itu gejolak internal-lah yang perlu menjadi fokus karena lebih cenderung feasibel untuk diantisipasi dan diintervensi. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi sektor perumahan karena sektor ini mampu bergerak dengan sumber daya ekonomi yang ada di dalam negeri,” ucapnya.
Ia mengakui, memang harga properti saat ini cenderung stagnan. Maka dari itu saatnya sektor perumahan harus bergerak di tengah gejolak pengaruh virus corona. “Yang pasti diharapkan pertumbuhan kredit bisa meningkat karena tahun lalu pertumbuhan kredit perbankan sangat rendah yakni single digit. Idealnya harusnya bisa tumbuh double digit,” jelas dia.
Adapun, hingga saat ini, pangsa pasar KPR Subsidi masih didominasi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berdasarkan data keuangan Bank BTN menunjukkan bank tabungan ini menguasai 90,82% pasar KPR Subsidi per Desember 2019. Untuk pasar KPR secara keseluruhan, perseroan juga masih menduduki posisi pemimpin pasar dengan pangsa sebesar 40,19% per September 2019.
Di sisi lain, Bank BTN juga memastikan bakal mendapatkan kuota KPR subsidi tambahan dari pemerintah dengan melalui skema penyaluran subsidi selisih bunga (SSB). Penambahan kuota KPR subsidi tersebut dalam rangka program stimulus pemerintah di sektor perumahan, sebagai dampak antisipasi wabah virus corona terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BTN Pahala N Mansury mengatakan, adanya tambahan kuota tersebut khususnya untuk rumah yang sudah jadi dan tambahan rumah yang ada pada tahun ini. “Jadi harapan kita dengan program stimulus dan tambahan rumah bersubsidi tentunya pertumbuhan bagi kita untuk rumah bersubsidi akan sedikit lebih baik. Nominal fixed belum ada, masih menunggu dari keputusan penambahan kuota bersubsidi,” tegasnya.
Pahala menjelaskan, jumlah kuota KPR subsidi dalam bentuk SSB diperkirakan mencapai lebih dari 100 ribu unit rumah. Dia berharap, dengan adanya kuota tambahan tersebut pertumbuhan KPR subisidi akan lebih positif. “Artinya kita tidak ada revisi target, jadi ini akan lebih baik pertumbuhannya untuk rumah subsidi. Total, penyaluran kredit pada tahun ini bisa tumbuh 9,5%,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengucurkan anggaran Rp1,5 triliun untuk perumahan dengan rincian Rp800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp700 miliar berupa subsidi uang muka. “Dengan demikian, dari jumlah penyaluran KPR 330.000 unit, eksisting FLPP sebanyak 88.000, dan BP2BT 67.000 unit, sehingga ada tambahan sebanyak 175.000 unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun kementerian PUPR,” tutup Pahala. (*)
