Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) untuk tiga BUMN dapat dicairkan lebih cepat pada awal 2024. Totalnya PMN tersebut mencapai Rp28,16 triliun.
Adapun tiga BUMN tersebut, yakni PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) dan Jiwasraya. Hal ini disampaikan oleh Menkeu dalam Rapat kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Selasa (12/9).
“Maka, kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan Komisi XI karena timing PMN menentukan kesehatan dari BUMN-BUMN tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu Harap Bank BUMN Penerima PMN Bisa Sinergi dan Berikan Nilai Tambah
Dia pun merinci, PT Hutama Karya yang telah mendapatkan PMN di tahun 2023 akan kembali menerima pada 2024 sebesar Rp18,6 triliun.
“Ini karena Hutama Karya adalah menjadi BUMN utama penyelesaian jalan tol Sumatra tahap 1, proyek tol Bogor-ciawi sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Betung,” jelasnya.
Kemudian, dalam rangka penyelesaian pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya, pemerintah memberikan pendanaan sebesar Rp3,56 triliun.
“Dalam rangka penguatan IFG Life dan menyelesaikan pengalihan dari polis-polis yang sudah direstrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. IFG Life masih ada kekurangan di dalam penyelesaian pengalihan polis sebesar 3,56 triliun yang kita harapkan bisa direalisasikan pada awal tahun 2024,” ungkap Menkeu.
Baca juga: Sejak 2018, SMF Sudah Terima PMN Sebesar Rp7,8 Triliun, Ini Rinciannya
Sementara itu, untuk WIKA, Sri Mulyani mengusulkan PMN 2024 sebanyak Rp6 triliun. Dana tersebut diberikan, yaitu dalam rangka penguatan struktur modal WIKA di dalam mendanai poryek PSN yang sedang dikerjakan.
“Jadi kita tetap melakukan PMN, tetap ada earmark untuk proyek apa, tidak masuk dalam neraca apalagi kalau BUMN ini masih dalam proses restrukturisasi, sehingga PMN tidak hilang atau terdelusi dengan berbagai masalah keuangan dari BUMN tersebut,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
