Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors, FMCBG) negara anggota G20 melaksanakan pertemuan untuk pertama kalinya di bawah Presidensi G20 Brasil. Dalam pertemuan tersebut membahas agenda perekonomian terkini global.
Pertemuan ini dilaksanakan pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Adapun tiga agenda utama Presidensi G20 Brasil, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dan reformasi tata kelola global.
Menkeu mengatakan pertemuan pertama FMCBG mendiskusikan agenda-agenda global terkini, seperti berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan, perspektif global terhadap pertumbuhan, inflasi dan stabilitas keuangan. Kemudian, juga membahas tentang perpajakan internasional, sektor keuangan di abad 21, serta utang global dan keuangan berkelanjutan.
Baca juga: Jepang dan Inggris Resesi, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya
Sri Mulyani melanjutkan pada pertemuan ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 belum berhasil menyepakati semua isu yang tertuang dalam draft Communique yang telah melalui tahapan negosiasi oleh para Deputi Menteri Keuangan pada 21-22 Februari 2024 dan pada 26-27 Februari 2024.
Untuk itu, Presidensi Brasil mengeluarkan dokumen FMCBG berupa Chair’s Summary. Disepakati bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, namun demikian prospek pertumbuhan jangka menengah masih terlihat lemah.
“Situasi yang penuh tantangan ini memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada, dan memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang,” jelas Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Jumat, 1 Maret 2024.
Selain itu, para menteri keuangan dan gubernur juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia.
“Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal,”ujarnya.
Baca juga: Menko Airlangga Bertemu Petinggi Bank Dunia, Bahas Apa Saja?
Selanjutnya, para menkeu dan gubernur berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks, MDBs) lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India.
Selain itu, dorongan untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two -Pillar Solution) terus digaungkan, utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.
Lebih lanjut, para menteri dan gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil. (*)
Editor: Galih Pratama
