Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Amerika Serikat (AS) merasa tertindas oleh sistem global yang telah mereka ciptakan sendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif resiprokal kepada mitra dagangnya yang dianggap menikmati surplus perdagangan.
Sri Mulyani menyebut bahwa, pemebentukan WTO (World Trade Organization), institusi Bretton Woods, IMF, dan Bank Dunia merupakan otoritas yang dibentuk terutama oleh AS.
Baca juga: Sri Mulyani Jelaskan Alasan Defisit APBN Rp104,2 Triliun Tak Mengkhawatirkan
“Jadi Amerika menciptakan sendiri suatu rezim global, yang sekarang dianggap rezim global itu menjadi suatu rezim atau sistem yang tidak menguntungkan AS sendiri karena dianggap dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia untuk menuju ke market-nya AS, dan negara-negara kemudian yang melakukan praktek investasi perdagangan yang dianggap tidak adil,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu, 30 April 2025.
Menurut Sri Mulyani, fokus utama AS dalam negosiasi tarif perdagangan adalah pada narasi bahwa mereka merasa ‘terzalimi’ oleh sistem global. Padahal, biasanya negara-negara berkembanglah yang selama ini banyak mengeluhkan kesulitan bersaing dalam sistem tersebut.
Sri Mulyani pun sempat menyinggung pernyataan mengejutkan dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam forum internasional tersebut.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap RI Bakal Tingkatkan Impor Minyak hingga Produk Pertanian dari AS
“Tiba-tiba di forum ini Menkeu AS yang mengatakan ‘we are traded unfairly’, Amerika sih senang mendengar saya ngomong begitu karena ternyata yang terzalimi bukan hanya negara berkembang tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair, yang men-create imbalances. Ketidakseimbangan menjadi headline kedua, unfair nomor satu,” ungkapnya.
Sebagai respons atas ketidakpuasan tersebut, Amerika melakukan koreksi kebijakan melalui penerapan tarif resiprokal yang akhirnya memicu perang dagang. Meski demikian, hanya China yang memilih melakukan retaliasi, sementara negara-negara lain memilih untuk menempuh jalur negosiasi. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More