Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan pemerintah diminta agar dapat menyamakan visinya dalam melakukan bauran kebijakan seperti suku bunga acuan (BI Rate), meski BI dilahirkan sebagai lembaga independen.
Demikian permintaan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2016. “Sulit untuk dipertemukan. Maka harus ada kesamaan visi untuk melakukan bauran kebijakan,” ujarnya.
Dia menilai, sejauh ini Bank Sentral dalam memutuskan kebijakan moneternya selalu berpatokan kepada laju nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesamaan visi antara BI dengan pemerintah, sehingga dalam memutuskan kebijakan moneter menjadi lebih efektif.
“Nilai tukar yang menentukan suku bunga, kalau kondisinya sudah terbalik itu sulit.
Problemnya adalah ketika kebijaan kita gak efektif maka dari sisi moneter ini menjadi sangat penting,” tukasnya.
Terlebih, kata dia, BI mengkhawtirkan terjadinya capital flight (aliran keluar dana asing). Di mana BI sempat menahan suku bunganya cukup lama di level 7,5% yang bertujuan agar tehindar dari capital flight. Negara emerging market seperti Indonesia, identik dengan aset berisiko yang menjadi pilihan nomor kesekian bagi para investor.
“Sekarang banyak sekali tersedia dana murah. Maka ada kekhawtiran dari Bank Indonesia terjadinya capital flight. Otoritas moneter dalam melakukan relaksasi, selalu melihat defisit neraca pembayaran, dan ini menjadi perdebatan,” tutup Enny. (*) Rezkiana Nisaputra
