Sinergi Pelaku Sistem Pembayaran Jadi Kunci Kedaulatan Ekonomi Digital Nasional

Jakarta – Memasuki triwulan II 2025, perkembangan industri sistem pembayaran nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Data Bank Indonesia (BI) terbaru memperlihatkan tren pertumbuhan digital pada triwulan II mencapai 30,51 persen secara tahunan atau mencapai 11,67 miliar transaksi.

PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), penyedia infrastruktur sistem pembayaran di Indonesia, memandang pencapaian ini hasil sinergi antarpelaku di industri sistem pembayaran nasional turut berperan penting dalam memperkuat kedaulatan perekonomian nasional.

Armand Hermawan, Direktur Utama Artajasa, mengatakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 merupakan panduan strategis bagi seluruh pelaku sistem pembayaran dalam menentukan arah pengembangan sistem pembayaran nasional ke depan, sekaligus menyiapkan inovasi layanan digital yang selaras dengan kepentingan nasional.

”Artajasa senantiasa melakukan inovasi dan selalu mendukung pengembangan layanan digital di Indonesia dengan tentunya standard operasional yang andal dan juga keamanan siber yang terbaik sehingga pelanggan kami dapat memberikan peningkatan user experience dalam rangka perluasan inklusi keuangan digital di Indonesia,” jelasnya di tengah acara Komisi ATM Bersama 2025 dikutip 24 Juli 2025.

Baca juga: Segera Diluncurkan, Begini Cara Kerja Payment ID Pantau Semua Transaksi Keuangan Masyarakat

Mengambil tema, “Synergy for a Safer Digital Payment Future”, pertemuan ini membahas secara mendalam mengenai tantangan lanskap digital yang terus berkembang sejalan dengan BSPI 2030, yang menempatkan keamanan sebagai prioritas untuk melawan ancaman siber, seperti phishing dan fraud di era digitalisasi sistem pembayaran saat ini maupun ke depannya.

Untuk itu, dalam pertemuan tersebut juga digelar talkshow bertema “Tantangan Penegakan Hukum Menghadapi Kejahatan Siber dalam Transaksi Keuangan Digital”.

Talkshow ini merupakan ajang diskusi guna merespons maraknya ancaman siber dalam transaksi keuangan digital dewasa ini.

Sebagai narasumber, hadir dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim (Dittipidsiber) Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, Kepala Subdirektorat III, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menjelaskan mengenai peran Polri dalam menanggulangi kejahatan siber di sektor keuangan digital.

Pembicara selanjutnya, Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, menyampaikan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh sektor perbankan untuk menghadapi kejahatan siber yang terjadi saat ini maupun yang berpotensi muncul di masa depan.

Baca juga: BI Setujui Artajasa Kembangkan Layanan KKI Online

Penanganan kejahatan siber dalam transaksi keuangan digital kini menjadi perhatian bagi seluruh pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia, termasuk Artajasa.

Oleh karenanya, diperlukan sinergi tidak hanya antar pelaku industri keuangan dan sistem pembayaran namun juga berkolaborasi dengan regulator dan institusi pemerintah yang mengawasi lalu lintas transaksi siber maupun institusi penegak hukum.

Sebagai penyedia infrastruktur sistem pembayaran dan pengelola layanan ATM Bersama, Artajasa juga terlibat aktif dalam pengembangan berbagai layanan sistem pembayaran nasional seperti GPN, QRIS, QRIS Antarnegara, hingga inisiatif terbaru yakni sebagai salah satu penyelenggara Kartu Kredit Indonesia (KKI) Online. (*)