Poin Penting
- Survei Celios beri nilai rendah 3 dari 10 untuk kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, turun drastis dari nilai 5 pada 100 hari pertama.
- Mayoritas publik menilai janji politik belum terealisasi, elektabilitas Prabowo turun 34%, dan mayoritas meminta reshuffle kabinet.
- Kinerja ekonomi dan penegakan hukum dinilai buruk; publik mengeluhkan pajak memberatkan dan pengelolaan anggaran tidak transparan.
Jakarta – Lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang genap memimpin pada 20 Oktober 2025.
Berdasarkan hasil survei, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat rapor merah dengan skor 3 dari 10. Angka ini turun drastis dibandingkan 100 hari pertama yang sebelumnya mendapat nilai 5.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengatakan, survei dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia.
Survei menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgment (panel) dan survei publik. Survei expert judgment melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional.
“Dalam Rapor Celios, Prabowo Subianto hanya memperoleh nilai 3 dari 10, sedangkan Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 2 dari 10. Dua institusi utama, POLRI dan TNI, juga mendapat rapor rendah, masing-masing 2 dan 3 dari skala 10,” kata dia, dalam keterangannya, Minggu, 19 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, mayoritas responden menilai janji politik pemerintahan hanya dijalankan setengah hati.
Sebanyak 56 persen responden menyatakan janji politik hanya sebagian kecil yang berhasil, sementara 43 persen lainnya menilai tidak ada yang berhasil sama sekali.
Baca juga: Airlangga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Ekonomi RI Termasuk Tertinggi di G20
Temuan lain menunjukkan bahwa elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun signifikan hingga 34 persen, mencerminkan adanya pergeseran kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian antara janji dan implementasi kebijakan.
“Survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran menurun karena terdapat 34 persen pemilihnya terdahulu yang tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang,” ujarnya.
Rapor Merah Jadi Panggilan untuk Reshuffle Kabinet
Hasil rapor merah, kata Askar, menjadi aspirasi publik agar pemerintah segera melakukan reshuffle kabinet, termasuk menjalankan rekomendasi untuk memperbaiki sektor penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial khususnya ke kelas menengah.
Sementara itu, dalam hal pelaksanaan program, 72 persen responden menilai kinerja pemerintah masih buruk, dengan rincian 43 persen menilai buruk dan 29 persen sangat buruk.
Rencana kebijakan pun dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik, 80 persen responden menilai buruk atau sangat buruk.
Baca juga: Celios Kritik MBG: Harga Pangan Melonjak, Pedagang Kecil Tergerus
Kualitas kepemimpinan juga dinilai rendah, dengan 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk. Kritik tajam muncul terkait tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan.
Sebanyak 81 persen responden menilai pengelolaan anggaran tidak transparan, dan 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah buruk atau sangat buruk.
Dalam bidang hukum, 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul, disertai persepsi bahwa aparat penegak hukum kehilangan independensi.
