Jakarta–Kinerja satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di bidang ekonomi, dinilai relatif berjalan dengan baik. Arah kebijakan fiskal Pemerintahan Jokowi, bertujuan untuk memperkuat fundamental pembangunan nasional dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2015. “Kebijakan fiskal diarahkan untuk penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan fiskal akan lebih parah kalau tidak dipimpin oleh Jokowi,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, kebijakan fiskal yang dibangun Pemerintahan Jokowi dilakukan melalui tiga strategi, yakni memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal, dan mengendalikan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal.
“Dalam upaya memperkuat stimulus fiskal, Pemerintah menempuhnya melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal dan peningkatan belanja produktif,” tukasnya.
Menurut politisi Golkar ini, stimulus tersebut dapat dilihat dari bagaimana insentif perpajakan dan belanja infrastruktur untuk memperkuat daya saing juga diperlukan bantalan fiskal untuk memperkuat ketahanan fiskal. Dalam memperkuat bantalan fiskal, kata dia, harus dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas untuk mengendalikan kerentanan fiskal yang bisa terjadi akibat target penerimaan tidak tercapai atau belanja subsidi melebar.
“Tentunya dibutuhkan penggalian potensi dari sektor unggulan untuk mencapai target penerimaan perpajakan, ekstensifikasi, intensifikasi, penegakan hukum dan penyempurnaan perundangan untuk mencapai target penerimaan. Disamping itu, untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, dibangun kebijakan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor,” ucap Misbakhun.
Dia menambahkan, dalam satu tahun Jokowi-JK, pemerintah telah berjalan ke arah yang tepat, yaitu membangun pondasi yang kokoh berupa meningkatnya APBN, menurunnya subsidi dan meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur, alokasi anggaran ke daerah yang lebih tinggi daripada di pusat, penguatan industri alutsista, insentif pajak untuk mengendapkan dana-dana valuta asing di dalam negeri, dan insentif untuk ekspor.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah mengambil kebijakan yang berani di tengah pelambatan ekonomi global yang berimplikasi pada ekonomi nasional. “Hasilnya akan bisa dilihat pada tahun ke 2 dan 3 Pemerintahan Jokowi. Kalau Jokowi tidak mengambil kebijakan berani ini, tidak dapat dibayangkan bagaimana perekonomian kita akan lebih parah,” ucapnya.
Dirinya juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang memiliki Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Pasalnya, Bambang memiliki kompetensi, integritas dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan DPR dan stakeholders lain sehingga mampu mensinergikan kebijakan ekonomi sesuai visi Nawacita. “Jokowi patut bersyukur memiliki Pak Bambang yang berintegritas dan komunikatif dengan DPR dan mampu mensinergikan berbagai kebijakan ekonomi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN 2016, pemerintah menargetkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga Rp780,4 triliun dan belanja non-kementerian dan lembaga Rp558,7 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp782,2 triliun. Jika ditambah dengan APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), jumlahnya menjadi lebih dari Rp1.000 triliun.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan ini luar biasa, transfer daerah melebihi anggaran untuk kementerian. Presiden Jokowi juga menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp313,5 triliun atau 8% dari RAPBN 2016 senilai Rp2.121,3 triliun,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
