Sumber deflasi berasal dari kelompok volatile food dan pengendalian harga barang yang dilakukan pemerintah. Apriyani Kurniasih.
Jakarta–Indeks Harga konsumen (IHK) pada September 2015 mengalami deflasi sebesar 0,05% (mount to mounth/mtm) atau 6,83% (year to year/yoy),atau lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia (BI).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, mengatakan, deflasi bulan ini bersumber dari deflasi pada kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food), seiring melimpahnya pasokan beberapa komoditas bahan pangan. Selain itu, harga barang yang dikendalikan Pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi. Dengan demikian, inflasi IHK selama Januari-September 2015 tercatat sebesar 2,24% (ytd).
Menurut data BI, kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar 1,25% (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar 8,52% (yoy). Sumber deflasi terutama berasal dari deflasi daging ayam, cabai merah, bawang merah dan cabai rawit. Harga daging ayam yang meningkat dalam tiga bulan terakhir pada bulan ini mengalami koreksi cukup dalam, seiring dengan mulai pulihnya pasokan. Koreksi tersebut juga didorong oleh meredanya permintaan terhadap daging ayam, seiring penurunan harga daging sapi dari bulan sebelumnya yang menyebabkan beralihnya permintaan terhadap daging ayam ke daging sapi (substitusi). Aneka cabai dan bawang merah juga mengalami deflasi, seiring dengan musim panen di beberapa sentra produksi.
Sementara itu, kelompok administered prices mengalami deflasi sebesar 0,40% (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar11,26% (yoy). “Deflasi Terutama bersumber dari koreksi tarif angkutan udara pascalebaran serta penurunan harga bensin Pertamax dan Pertalite seiring dengan penurunan harga minyak dunia,” ujar Bambang.
Masih kata Bambang, kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm) atau 5,07% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya. Hal ini terutama bersumber dari kelompok makanan jadi, pendidikan, dan emas perhiasan. BI meyakini bahwa target inflasi 2015 sebesar 4±1% dapat dicapai dengan dukungan penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.
