Sepak Terjang Tony Blair, Eks PM Inggris yang Didapuk jadi Dewan Pengawas Danantara

Sepak Terjang Tony Blair, Eks PM Inggris yang Didapuk jadi Dewan Pengawas Danantara

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) bakal ‘diperkuat’ dengan kehadiran Tony Blair. Mantan perdana menteri (PM) Inggris tersebut, kabarnya didapuk sebagai salah satu dewan pengawas Danantara.

Hal tersebut dibenarkan oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. Kehadiran Tony Blair diharapkan dapat memperkuat posisi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis Indonesia.

“Iya salah satunya (Tony Blair dewan pengawas),” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Sebelum ‘digaet’ Danantara, Tony Blair yang memiliki nama lengkap Anthony Charles Lynton Blair ini juga pernah didapuk sebagai dewan penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengalaman Tony Blair di dunia internasional ini dinilai sangat dibutuhkan untuk mendorong kinerja Danantara di kancah global.

Baca juga: Intip Kinerja 7 BUMN yang Asetnya Bakal Dikelola Danantara

Profil Tony Blair  

Melansir berbagai sumber, Tony Blair merupakan seorang politisi Inggris yang menjabat sebagai PM Britania Raya dari 1997 hingga 2007.

Ia merupakan pemimpin Partai Buruh yang membawa perubahan besar dalam politik Inggris dengan kebijakan “New Labour”, yang berupaya menyeimbangkan kebijakan pasar bebas dengan kesejahteraan sosial.

Tony Blair lahir pada 6 Mei 1953 di Edinburgh, Skotlandia. Ia menempuh pendidikan di Universitas Oxford sebelum terjun ke dunia politik.

Karier politiknya mulai menanjak ketika ia terpilih sebagai anggota parlemen dari Partai Buruh pada 1983.

Kepemimpinannya di Partai Buruh sejak 1994 mengantarkan kemenangan telak dalam Pemilu 1997, yang mengakhiri kekuasaan panjang Partai Konservatif.

Baca juga: Tony Blair Bakal Perkuat Kepengurusan Danantara Bersama Erick Thohir

Sebagai perdana menteri, Blair dikenal dengan berbagai reformasi di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peran aktifnya dalam kebijakan luar negeri.

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah keterlibatan Inggris dalam invasi Irak tahun 2003 bersama Amerika Serikat, yang menuai kritik luas.

Setelah mundur dari jabatannya pada 2007, Blair tetap aktif di panggung internasional sebagai utusan perdamaian Timur Tengah dan mendirikan Tony Blair Institute for Global Change, yang berfokus pada kebijakan pemerintahan dan reformasi global. (*)

Related Posts

Top News

News Update