Jakarta – Nama Wakil Presiden AS Kamala Harris, tengah menjadi perbincangan publik di Negeri Paman Sam. Hal ini terkait dengan dukungan Presiden Joe Biden kepada dirinya setelah memutuskan untuk keluar dari Pilpres AS.
Meski begitu, Harris yang telah membuat sejarah dengan menjadi Wakil Presiden AS berkulit hitam dan perempuan pertama dalam sejarah AS, pun turut menghadapi kekhawatiran mengenai kemampuan dirinya untuk bisa mengalahkan kandidat Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump.
“Hari ini saya ingin memberikan dukungan penuh dan dukungan saya agar Kamala menjadi calon dari partai kami tahun ini,” kata Biden dalam sebuah postingan di X.
Lantas, seperti apa sosok dan sepak terjang Kamala Harris yang mendapat amanah langsung dari Joe Biden menjadi kandidat di Pilpres AS ?
Sosok Kamala Harris
Harris (59) yang lahir di Oakland, California, merupakan putri dari ibu kelahiran India dan ayah kelahiran Jamaika.
Dia sendiri mengenyam pendidikan di Howard University di Washington, DC sebelum mendapatkan gelar sarjana hukum dari University of California College of the Law, San Francisco.
Baca juga : Kamala Harris Desak Israel Lindungi Warga Sipil di Gaza
Dengan pendidikan itu, ia memulai karier di kantor kejaksaan Alameda County, sebelum pindah ke kantor kejaksaan San Francisco.
Seiring berjalan waktu, Harris dipercaya menjadi jaksa wilayah San Francisco pada tahun 2003. Dia kemudian terpilih sebagai jaksa agung California, yang merupakan pejabat tertinggi penegakan hukum di negara bagian tersebut, pada tahun 2010 dan terpilih kembali empat tahun kemudian.
Harris juga terpilih menjadi anggota Senat AS pada tahun 2016 dan menjadi kritikus utama Trump, terutama terkait kebijakan imigrasinya.
Di mana, kala itu pertanyaan agresifnya terhadap calon Mahkamah Agung Brett Kavanaugh pada tahun 2018 membantu memperkuat kredibilitasnya sebagai salah satu bintang papan atas Partai Demokrat.
Sepak terjang wakil presiden Kamila Harris?
Berbicara kepada Al Jazeera, Jennifer Victor, seorang profesor di Universitas George Mason, menggambarkan Harris sebagai “wakil presiden yang sangat tipikal”.
Harris sebagian besar mendukung kebijakan khas pemerintahan Biden, termasuk undang-undang infrastruktur, imigrasi, pengendalian senjata, dan upaya untuk melindungi hak aborsi.
Baca juga : Duh! Joe Biden Sebut Kamala Haris sebagai Wapres Donald Trump
Secara khusus, Harris ditugaskan menjadi ujung tombak upaya membendung migrasi dari Amerika Tengah.
“Angka popularitasnya tidak terlalu tinggi, tapi dia juga belum mendapat banyak liputan pers,” kata Victor.
“Dia belum menjadi pusat perhatian dalam wacana politik selama beberapa tahun terakhir. Tapi menurut saya apa yang akan kita lihat adalah peningkatan besar-besaran,” tambahnya.
Dianggap kontroversi
Harris menggambarkan dirinya sebagai “jaksa progresif”, namun ia hanya membuat sedikit terobosan dengan sayap progresif partai.
Meskipun Harris memang mengawasi beberapa reformasi dalam kariernya, para kritikus menuduhnya mengambil pendekatan yang campur aduk dalam kebijakannya.
Hal ini termasuk dorongan kontroversial untuk menegakkan pembolosan ketika jaksa wilayah San Francisco menjatuhkan hukuman kepada orang tua jika anak-anak mereka tidak masuk sekolah.
Kantornya juga berupaya mencegah pembebasan lebih banyak tahanan, meskipun penjara-penjara California penuh sesak.
Dan sebagai jaksa agung negara bagian tersebut, Harris mengajukan argumen untuk membela penggunaan hukuman mati di California, meskipun secara pribadi dia menentangnya.
Sudah lama dipuji sebagai masa depan Partai Demokrat, Harris juga menghadapi kritik karena ia tidak memenuhi harapan. Para pengkritiknya mengatakan dia tidak memiliki karisma untuk menggalang dukungan partai.
Posisi terhadap perang Israel di Gaza?
Mengenai Israel-Palestina, Harris sangat mendukung dukungan “kuat” pemerintahan Biden terhadap Israel dan dia secara teratur membela hak Israel untuk membela diri, termasuk selama perang di Gaza.
Dia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu ini ketika dia mengunjungi AS.
Meski begitu, Harris tetap menjadi salah satu anggota pemerintahan yang paling vokal dalam menyoroti bencana kemanusiaan yang terjadi di wilayah kantong tersebut.
Pada bulan Maret, ia menjadi anggota pemerintahan dengan peringkat tertinggi yang menggunakan kata “gencatan senjata” untuk menyerukan jeda kemanusiaan dalam pertempuran tersebut. (*)
Editor : Galih Pratama
