Ilustrasi: Kantor LPS. (Foto: istimewa)
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka proses Seleksi Pemilihan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk masa jabatan periode 2025 hingga 2030.
Pendaftaran seleksi Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS dibuka mulai 29 April 2025 dan akan ditutup pada 6 Mei 2025 pukul 00.00 WIB.
Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi panitia seleksi di laman https://seleksi- dklps.kemenkeu.go.id.
“Saya mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk turut mendaftarkan diri,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, 28 April 2025.
Adapun posisi Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS ini akan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dengan masa jabatan selama lima tahun, dari tahun 2025 hingga 2030.
Setiap Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS yang mengikuti seleksi akan melalui tahapan yang terdiri Tahapan I (Seleksi Administratif) dan Tahapan II (Seleksi Kelayakan dan Kepatutan).
Baca juga: Sri Mulyani Bentuk Pansel Anggota Dewan Komisioner LPS, Cari Wakil Ketua Baru
Sri Mulyani memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta seleksi, antara lain:
Baca juga: LPS Pastikan Hampir Seluruh Rekening Nasabah Bank Umum Terlindungi
Sebelumnya, Sri Mulyani telah menunjuk tujuh nama yang akan menjadi Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030.
Penunjukan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42/P/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon ADK LPS.
Berikut susunan Pansel Calon ADK LPS periode 2025–2030:
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More