Jakarta–Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang ingin menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen moneternya, diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Toni Prasetyantono menilai, kebijakan yang dilakukan BI tersebut dinilai sangat tepat. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang membutuhkan banyak pendanaan demi mempercepat pembangunan infrastruktur.
”Ini positif, karena SBN itu kan bisa disalurkan menjadi pembiayaan pemerintah, misalnya ke infrastruktur, jadi lebih produktif,” ujar Toni, di Jakarta, Senin, 28 November 2016.
Menurutnya, lewat kebijakan BI yang ingin menggantikan SBI menjadi SBN sebagai instrumen moneternya, diharapkan dpat menjadikan alternatif pembiayaan bagi pemerintah, di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada 2017.
Poin Penting OJK masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar mekanisme pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek… Read More
Poin Penting Kadin Indonesia mendorong integrasi Asia Pasifik melalui ABAC Meeting I 2026 untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Maybank AM meluncurkan tiga reksa dana baru—MYMONEY, MYGNETS, dan MYHIDIV—untuk memperluas pilihan investasi… Read More
Poin Penting BTN catat laba konsolidasian Rp3,5 triliun pada 2025, naik 16,4 persen yoy, didorong… Read More
Poin Penting BEI menaikkan porsi saham free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, dengan… Read More
Poin Penting Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026–2031 oleh MA, menggantikan… Read More