Jakarta – Usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal pada Rabu (2/4) waktu setempat, para pemimpin dunia angkat suara. Terlebih, bagi negeri-negara yang terkena tarif dagang tinggi seperti Tiongkok, Taiwan dan Uni Eropa.
Kementerian Perdagangan Tiongkok menyebut, kebijakan tarif dagang baru Trump sebagai bentuk intimidasi. Pihaknya pun akan melakukan tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingan negara.
“Kami menjanjikan tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya sendiri sebagai tanggapan atas intimidasi AS,” tulis pernyataan resmi, dikutip Al Jazeera, Jumat, 4 April 2025.
Pernyataan tersebut menandakan eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia yang dapat mengganggu rantai pasokan global.
Baca juga : Trump Resmi Umumkan Tarif Impor Baru, Indonesia Kena 32 Persen
Trump sendiri menetapkan tarif impor pada barang-barang dari China sebesar 34 persen.
Sementara, Juru Bicara Kabinet Taiwan Michelle Lee menyebut, tarif tersebut sangat tidak masuk akal diterapkan dan akan mencari klarifikasi dan melanjutkan pembicaraan dengan Washington untuk memastikan kepentingan Taiwan dilindungi.
“Taipei sangat menyesalkan pengumuman Trump tentang tarif 32 persen atas ekspornya,” tulis pernyatan resmi kabinet.
Sama seperti Indonesia, Trump juga mengenakan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk-produk Taiwan. Namun, tarif AS tidak berlaku untuk produk semikonduktor, ekspor utama Taiwan.
Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Dampak Tarif Impor Baru AS
Lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut, tarif baru sebesar 20 persen terhadap Uni Eropa sebagai pukulan telak bagi ekonomi dunia.
“Dampaknya akan sangat buruk bagi jutaan orang di seluruh dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa bahan makanan, transportasi, dan obat-obatan akan lebih mahal.
Bahkan Kanada, yang dibebaskan dari tarif terbaru, turut memberikan komentar.
“Selama krisis ini, kita harus bertindak dengan tujuan”, tulis Perdana Menteri Kanada Mark Carney di media sosial.
“Pemerintah saya akan melawan tarif AS,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
