Poin Penting
- LPS memastikan pengunduran diri Perry Warjiyo tidak mengganggu koordinasi kebijakan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan
- Sinergi BI, Kemenkeu, OJK, dan LPS dipastikan tetap berjalan dan diperkuat
- KSSK akan menggelar rapat prinsipal pekan ini untuk menyusun sikap kebijakan pemerintah.
Jakarta – Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu memastikan pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) tak akan mengganggu koordinasi kebijakan ekonomi maupun stabilitas sistem keuangan nasional.
Menurutnya, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bakal tetap berjalan meski terjadi pergantian pimpinan bank sentral.
“Saya kira kebijakan moneter ataupun koordinasi kebijakan dengan LPS, OJK, dan Kementerian Keuangan akan terus berjalan, bahkan lebih kuat,” ujar Anggito, saat cegat wartawan di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ekonomi tetap terjaga.
“Tadi malam sudah dikumpulkan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena ini adalah keberlanjutan dari kebijakan yang ada. Kita akan membangun sinergi yang lebih baik,” ujarnya.
Ia bilang, pemerintah juga akan terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan melalui koordinasi kebijakan yang konsisten.
Baca juga: Perbanas Optimistis Stabilitas Moneter Tetap Terjaga usai Perry Warjiyo Mundur dari BI
“Kita akan terus bangun kepercayaan itu dengan sinergi kebijakan dan kebijakan-kebijakan yang lebih bagus, pro-rakyat,” jelasnya.
KSSK Akan Bahas Sikap Kebijakan Pekan Depan
Anggito membeberkan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan menggelar pertemuan para prinsipal pada Selasa malam (28/7).
Adapun hasil koordinasi tersebut bakal menjadi dasar penyampaian sikap kebijakan (stand policy) pemerintah pada pekan depan.
Menurutnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan turut dilibatkan dalam forum koordinasi KSSK.
Keterlibatan Danantara, kata Anggito, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo mengingat lembaga tersebut juga memiliki peran di sektor keuangan.
“Prinsipal Danantara juga akan bergabung di KSSK. Minggu depan kita akan sampaikan stand policy setelah melakukan koordinasi,” ujarnya.
Baca juga: Airlangga Respons Perry Warjiyo Mundur dari BI: Yang Penting kan Institusinya
Meski dilibatkan dalam forum KSSK, Anggito menegaskan bahwa Danantara tak memiliki kewenangan mengambil keputusan kebijakan.
Dijelaskannya, fungsi utama KSSK adalah menyelaraskan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan penjaminan simpanan, sementara keputusan tetap berada pada masing-masing otoritas sesuai kewenangannya.
“Kalau KSSK itu sifatnya koordinasi supaya kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan align. Kita tidak mengambil keputusan kebijakan di KSSK karena kebijakan diserahkan kepada otoritas masing-masing, yaitu otoritas fiskal, otoritas moneter, otoritas sektor keuangan, dan otoritas penjaminan atau resolusi masing-masing,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
