Poin Penting
- Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global, terutama minyak mentah.
- Langkah penghematan mencakup pembatasan kendaraan dinas, efisiensi perjalanan dinas, serta dorongan penggunaan transportasi publik dan perluasan Car Free Day di daerah.
- Anggaran dialihkan dari belanja non-prioritas ke sektor produktif dan berdampak langsung, dengan potensi refocusing mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Jakarta – Pemerintah melakukan efisiensi, optimalisasi hingga refocusing anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan rantai pasok dunia terhambat, terutama minyak mentah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah melakukan efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 persen, kecuali untuk operasional, kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.
“Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Selasa, 31 Maret 2026.
Baca juga: Penyaluran MBG Dipangkas, Potensi Hemat Bisa Tembus Rp20 Triliun
Kemudian, efisiensi perjalanan dinas (perjadin) di dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri 70 persen.
Sementara khusus untuk daerah, kata Airlangga, terdapat imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan dari pada ruas jalan dalam Car Free Day (CFD) sesuai dengan karakter masing-masing daerah yang akan diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.
Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga.
“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial, ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra,” jelas Airlangga.
Baca juga: Airlangga Beberkan Jurus Pemerintah Jaga Daya Beli di Awal 2026
Meski demikian, pemerintah mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Airlangga menyebut, potensi prioritasasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga tersebut diperkirakan sekitar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
“Potensi prioritasasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
