Poin Penting
- Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai peringatan MSCI menjadi dorongan untuk memperkuat transparansi dan reformasi pasar keuangan Indonesia
- Investor masih wait and see, tercermin dari capex emiten dan kredit modal kerja yang masih terbatas pada kuartal I 2026
- Pemerintah diminta fokus pada implementasi reformasi pasar modal guna menekan risk premium dan menjaga kepercayaan investor.
Jakarta – Peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan lembaga pemeringkat internasional dinilai menjadi sinyal serius bagi pemerintah dan pelaku pasar modal Tanah Air.
Meski begitu, peringatan tersebut juga dipandang sebagai momentum positif dalam memperkuat transparansi pasar keuangan domestik.
Chief Economist Josua Pardede mengungkapkan, asesmen dari MSCI maupun rating agencies lainnya perlu dipandang sebagai dorongan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas kebijakan di pasar keuangan di Tanah Air.
“Karena bagaimana pun bisa memperkuat dan mendukung reformasi di pasar uang kita agar lebih transparan, lebih terbuka. Komunikasi pemerintah dan sinergi antar kementerian lembaga lebih baik, predictability kebijakan pemerintah pun juga lebih baik,” ujar Josua, dalam acara Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I 2026, Selasa, 12 Mei 2026.
Baca juga: MSCI Buka Opsi Turunkan Kasta Pasar Modal RI ke Frontier Market
Menurutnya, kepastian dan prediktabilitas kebijakan pemerintah menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor, khususnya investor swasta yang dinilai masih wait and see alias cenderung berhati-hati.
Ia menyoroti, kondisi tersebut terlihat dari laporan kinerja emiten kuartal I 2026 yang menunjukkan belanja modal atau capital expenditure (capex) masih relatif terbatas.
“Kalau kita melihat dari sebagian besar data emiten yang sudah keluar di kuartal satu, memang terjadi beberapa tendensi, belanja modal ataupun capex-nya itu cenderung masih terbatas. Hal ini juga merefleksikan bahwa kredit modal kerja itu masih relatif terbatas,” bebernya.
Baca juga: MSCI Guncang IHSG, Ini yang Bakal Dilakukan BEI
Kondisi ini, kata Josua, menjadi indikasi bahwa premi risiko atau risk premium terhadap ekonomi domestik masih cukup tinggi. Hal itu juga dipengaruhi oleh kekhawatiran pasar terkait berbagai catatan dari MSCI dan lembaga pemeringkat internasional.
“Kalau risk premium yang dibebankan kepada ekonomi Indonesia karena ada peringatan dari MSCI dan juga rating agencies ini belum bisa dijawab dalam jangka pendek ini. Tentunya ini akan bisa mempengaruhi juga bagaimana perkembangan pasar uang ke depannya,” jelasnya.
Oleh karena itu, Josua menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan hanya pada pengumuman kebijakan, melainkan implementasi reformasi yang konkret dan konsisten.
“Hal yang menjadi penting bukan dari sisi pengumumannya, tapi bagaimana pelaksanaan dari reformasi pasar modal,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
