Jakarta – Percepatan pembangunan menjadi salah satu kiat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang tahun ini ditargetkan dapat mencapai . Namun, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan partisipasi swasta. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Jokowi, adalah mustahil jika pemerintah dapat berjalan sendiri dalam menggerakkan perekonomian nasional utamanya dalam prioritas pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga September 2016, realisasi fisik pembangunan infrastruktur telah mencapai 53,65%. Sementara, progres keuangannya telah mencapai 46,9% dari total nilai APBN 2016 serta APBN-Perubahan 2016, atau mencapai Rp97 trilyun. Angka tersebut termasuk pembangunan jalan nasional sepanjang 329 Km pada 2015, dan 490 Km pada 2016, serta jembatan sepanjang 6.691,2 meter pada 2015, dan 4.488,8 meter pada 2016.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur suatu daerah yang semula terisolasi, menjadi dapat diakses. Akses wilayah tertentu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus di Indonesia bagian barat, namun di dorong juga ke wilayah Indonesia bagian timur” ujarnya.
Dengan adanya pembangun infrastruktur nasional, tambah Basuki, akan memperkuat konektivitas antar daerah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya terpencil. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia secara keseluruhan masih tumbuh sebesar 4,92% di Q1, menjadi 5,18% di Q2 pada tahun ini. Sektor konstruksi Indonesia berkonstribusi sebesar 10,3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional 2015, atau mencapai Rp11,54 trilyun .
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Seluruh pemangku kepentingan dalam bidang infrastruktur di Indonesia harus berkontribusi dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Hal-hal terkait akses terhadap informasi, teknologi, sistem logistik, kapasitas sumber daya manusia dan pembiayaan berpengaruh dalam memudahkan penanaman investasi.
Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dan menarik sektor swasta untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR dan KADIN Indonesia bersama dengan Infrastructure Asia, akan menggelar Indonesia Infrastructure Week 2016 (IIW 2016) pada tanggal 9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center. Para pemangku kepentingan di bidang pengembangan pembangunan infrastruktur akan berkumpul untuk berdikusi dan menangani isu-isu dan peluang terkait percepatan pembangunan infrastruktur.
IIW 2016 akan diikuti oleh lebih dari 260 peserta yang berasal dari 24 negara. Forum ini akan mempertemukan pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta, untuk mendiskusikan isu-isu infrastruktur nasional penting, sekaligus tantangan dan solusi yang dapat mempercepat agenda infrastruktur. Para pengunjung juga akan berkesempatan untuk melihat dan menyaksikan teknologi dan produk-produk terkini yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.(*)
