Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan anggaran belanja Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp13 triliun, dengan penerima manfaat sebanyak 22,7 juta orang per 8 September 2025.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan, realisasi tersebut setara dengan 18,3 persen dari pagu APBN 2025 untuk MBG senilai Rp71 triliun.
“Jumlah ini terus meningkat, dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin, 22 September 2025.
Baca juga: DPR Usul Pengelolaan Program MBG Diserahkan ke Sekolah
Suahasil menjelaskan, alokasi dana tersebut akan disesuaikan seiring dengan pencapaian target menuju 82,9 juta penerima.
“Sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergii gratis dan saat ini 8 September yang lalu realisasinya adalah Rp13 triliun,” pungkasnya.
Selain itu, sebaran penerimaan makan bergizi gratis di antaranya di Pulau Sumatra sebanyak 4,86 juta orang, Jawa 13,26 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Maluku-Papua 0,52 juta orang, dan Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan bergerak cepat dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih lambat.
Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan akan memonitor penyerapan anggaran MBG. Jika penyerapan tetap rendah, anggaran tersebut akan dialihkan ke program lain yang lebih efektif.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 19 September 2025.
Baca juga: Menkop Ferry Pastikan Kopdes Merah Putih Siap Operasi Oktober 2025
Bendahara negara ini menegaskan, langkah tersebut diambil agar anggaran belanja di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) tidak menganggur hingga akhir tahun, sehingga program pemerintah tetap berjalan optimal.
“Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di Kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya,” jelasnya.
Purbaya juga menyampaikan, langkah realokasi anggaran yang tidak terserap optimal tersebut telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
“Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat tapi kalau saya nggak ada sanksi ya mereka santai-santai aja lah ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat ditambah lagi uangnya tetapi hitungan kita gak mungkin kelihatannya, makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa,” ungkapnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
