Jakarta – Presiden Rusia Vladimir Putin menang telak dalam perhitungan sementara kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) Rusia 2024. Dilansir Al Jazeera, Putin berhasil mengantongi sekitar 87 persen suara dari sekitar 60 persen daerah pemilihan yang sudah dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia
Adapun kandidat komunis Nikolay Kharitonov berada di urutan kedua dengan hanya di bawah 4 persen, pendatang baru Vladislav Davankov di urutan ketiga dan ultra-nasionalis Leonid Slutsky di urutan keempat, berdasarkan hasil awal.
Baca juga : Begini Cara Putin Perkuat Pasukan Operasi Khusus Rusia
Tingkat partisipasi pemilih secara nasional mencapai 74,22 persen ketika pemungutan suara ditutup, melampaui tingkat partisipasi pada tahun 2018 sebesar 67,5 persen.
Hasil tersebut tentu saja memperkuat cengkeramannya pada kekuasan dalam kemenangan yang menunjukkan bahwa Moskow benar dalam melawan Barat.
Dalam konferensi pers pasca pemilu, Putin menyatakan hasil pemilu tersebut sebagai pembenaran atas keputusannya untuk menentang Barat dan menginvasi Ukraina.
“Tidak peduli siapa atau seberapa besar mereka ingin mengintimidasi kita, tidak peduli siapa atau seberapa besar mereka ingin menekan kita, kemauan kita, kesadaran kita tidak ada seorang pun yang pernah berhasil melakukan hal seperti ini dalam sejarah,” kata Putin dalam pidatonya di Gedung Putih, Senin (18/3).
“Ini belum berhasil sekarang dan tidak akan berhasil di masa depan. Tidak pernah,” tambahnya.
Bagi Putin, mantan letnan kolonel KGB yang pertama kali naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1999, hasil ini dimaksudkan untuk menggarisbawahi kepada Barat bahwa para pemimpinnya harus memperhitungkan keberanian Rusia, baik dalam perang atau damai, selama bertahun-tahun yang akan datang.
Sentimen Barat
Kemenangan Putin dalam Pemilu Rusia 2024 tentu saja mendapat sentimen pihak Barat. Amerika Serikat misalnya, mengatakan pemungutan suara tersebut tidak bebas dan tidak adil.
“Pemilu ini jelas tidak bebas dan adil mengingat Putin telah memenjarakan lawan politik dan mencegah orang lain mencalonkan diri melawannya,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.
Baca juga : Ini Rahasia Ekonomi Rusia Tetap Tangguh Meski Didera Sanksi AS dan Eropa
Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa pemungutan suara tersebut tidak seperti pemilu yang bebas dan adil.
Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa kecurangan pemilu ini tidak memiliki legitimasi dan tidak dapat dibenarkan.
Diketahui, pada Pemilu ini diadakan lebih dari dua tahun setelah invasi besar-besaran Putin pada Februari 2022 ke Ukraina, konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.
