Poin Penting
- Purbaya mengakui polemik rotasi pegawai DJP dan DJBC menjadi salah satu faktor pergantian Menteri Keuangan.
- Purbaya menyebut pergantian Menkeu merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
- Dirjen Bea Cukai membantah adanya konflik internal dengan Purbaya.
Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap polemik perombakan ratusan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) turut menjadi alasan dalam pergantian dirinya sebagai Menteri Keuangan.
“Sebagian ada. Sebagian iya (karena polemik rotasi pegawai DJP dan DJBC),” kata Purbaya seusai serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara, di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pergantian Menteri Keuangan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kebijakan Presiden, kita ikuti saja,” ujarnya.
Baca juga: Purbaya Serahkan Jabatan Menkeu ke Suahasil, Titip Pesan Soal Ekonomi
Purbaya juga membantah dirinya diganti karena kebijakan yang diambil selama menjabat Menteri Keuangan.
“Nggak ada, kan kebijakan kita ngikutin semua kebijakan Presiden amanlah itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama membantah adanya konflik internal dengan Purbaya terkait persoalan tersebut.
“Kata siapa, ngarang-ngarang saja. Enggak benar, bohong-bohong,” ujar Djaka.
Purbaya Merombak Pejabat Kemenkeu
Sebelumnya, Purbaya merombak sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis, 10 September 2026.
Perombakan tersebut mencakup pejabat eselon II, eselon III, pejabat non-eselon, kepala lembaga, hingga direksi Special Mission Vehicle (SMV).
Baca juga: Purbaya Akui Sudah Bertemu Juda Agung, Bahas Rotasi Wamenkeu?
Pelantikan dan pengangkatan tersebut berdasarkan 12 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang mengatur mutasi, pemberhentian dan pengangkatan jabatan, pengangkatan kembali, serta kenaikan jenjang jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. (*)
Editor: Yulian Saputra
