Poin Penting:
- Purbaya menegaskan tidak pernah menerima instruksi Presiden Prabowo untuk menyiapkan dana APBN bagi iuran BoP.
- Indonesia tidak memiliki komitmen finansial dalam BoP dan hanya menawarkan kontribusi pasukan perdamaian.
- Prabowo memastikan Indonesia tidak pernah menjanjikan dana kepada AS terkait keikutsertaan dalam BoP.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait iuran BoP atau Board of Peace. Penegasan ini disampaikan Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menuturkan bahwa Indonesia memang ikut dalam keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut, namun tidak memiliki kewajiban finansial sebagaimana yang sempat beredar di publik. Keikutsertaan Indonesia, kata dia, tidak mencakup komitmen pembayaran apa pun.
Menurutnya, komitmen Indonesia hanya terkait penyediaan pasukan perdamaian, bukan keuangan. “Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” kata Purbaya.
Baca juga: Indonesia Tolak Komitmen Iuran BoP USD1 Miliar, Ini Penjelasan Purbaya
Purbaya Pastikan: Tidak Ada Instruksi Menyiapkan APBN untuk iuran BoP
Purbaya menjelaskan bahwa Indonesia tidak terikat kewajiban membayar iuran BoP, meski berada dalam struktur dewan tersebut. Hal itu sejalan dengan sikap Presiden Prabowo yang sejak awal menekankan bahwa kontribusi Indonesia adalah non-finansial.
“Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian. Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa posisi Presiden Prabowo sangat jelas dalam isu ini. “Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin.”
Baca juga: Mantan Menlu Buka-bukaan Soal Sikap Prabowo di Board of Peace
Pernyataan ini sekaligus meluruskan spekulasi publik mengenai dugaan komitmen dana hingga 1 miliar dolar AS untuk mendukung BoP.
Prabowo: Indonesia Tidak Pernah Janji Berikan Dana kepada AS
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji, berkomitmen, atau bahkan merencanakan memberikan kontribusi dana untuk BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia memastikan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah disampaikan kepada pemerintah AS.
Hal tersebut terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan para founding donors BoP di Washington pada 19 Februari lalu.
“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.
Baca juga: Terungkap! Ini Bocoran Struktur Organisasi BOPN yang di Bawah Komando Presiden Prabowo
Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi, namun bentuknya adalah pasukan perdamaian untuk melindungi warga Gaza—bukan dana tunai.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Kontribusi Indonesia Ditentukan setelah Pembangunan Gaza Dimulai
Meski tidak ada komitmen iuran BoP, pemerintah tetap memantau perkembangan situasi. Prabowo menyatakan bahwa kontribusi tambahan dari Indonesia baru dipertimbangkan apabila proses rekonstruksi Gaza dimulai dan membutuhkan dukungan lebih lanjut.
Baca juga: Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Dinilai Berisiko Bebani APBN, Celios Rekomendasikan Hal Ini
Langkah itu, menurut pemerintah, tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
Sebagai penutup, Purbaya kembali memastikan bahwa tidak ada instruksi presiden yang memerintahkan penyiapan APBN terkait iuran BoP. (*)
Editor: Yulian Saputra
