Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi InfoBank Media Group
PADA suatu Senin pagi yang basah, 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa masih duduk sebagai Menteri Keuangan. Ia berbicara di depan Komite IV DPD RI tentang ekonomi yang “masih terjaga”, defisit 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sore harinya, pukul 15.30 WIB, ia sudah bukan siapa-siapa. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara—wakilnya sendiri—sebagai Menteri Keuangan baru. Pasar menyambut dengan baik.
Dalam hitungan jam, seorang menteri yang pagi itu berbicara tentang stabilitas berubah menjadi mantan menteri yang selama setahun ini penuh kejutan. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak: mengapa?
Ada kabar, minggu lalu Purbaya melakukan pergantian besar-besaran pejabat di lingkungan Direktorat Pajak dan Bea Cukai tanpa konsultasi. Sehingga, selama dua hari, rumah tinggal Purbaya harus dijaga pihak keamanan yang tidak biasanya. Tidak ada konfirmasi soal perseteruan ini.
Nah, jika persoalannya defisit, mengapa mengganti orang yang menjaga kas? Tetapi kalau persoalannya siapa yang berhak atas kas, maka pergantian ini menjadi jauh lebih menarik.
Mari kita mulai dari fakta. Purbaya menjabat sejak 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani. Ia bertahan sekitar satu tahun. Defisit APBN hingga Agustus 2026 tercatat 0,9 persen terhadap PDB, sekitar Rp235,6 triliun. Penerimaan pajak hingga Juli tumbuh 23,7 persen. S&P mempertahankan peringkat Indonesia di BBB dengan outlook stabil.
Jelas, angka-angka ini tidak menunjukkan kegagalan. Jika Purbaya diganti karena alasan fiskal, di mana buktinya? Namun ia memproyeksikan defisit 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB—mendekati batas psikologis 3 persen yang selama ini menjadi jangkar kredibilitas fiskal kita.
Bisa saja ia diganti bukan karena gagal, melainkan karena terlalu agresif. Pendekatannya ekspansif: menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di perbankan, mempercepat belanja, mendorong stimulus. Mungkin dianggap terlalu berisiko oleh lingkaran kekuasaan.
Tetapi ada hipotesis lain yang lebih menarik.
Suahasil Nazara bukan orang baru. Ia Guru Besar Ilmu Ekonomi UI, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Ia teknokrat fiskal dalam arti paling literal: akademisi yang menghabiskan hampir seluruh karier di dalam mesin birokrasi keuangan negara. Orangnnya humble dan jago fiskal.
Apakah pemilihannya menunjukkan kembalinya teknokrasi konservatif? Atau justru sebaliknya—ia dipilih karena lebih bisa “bekerja sama” dalam konfigurasi kekuasaan ekonomi yang sedang berubah?
Jangan terburu-buru menyimpulkan. Suahasil adalah orang dalam sistem. Ia tahu di mana kabel-kabel kekuasaan terpasang. Ia tahu bagaimana angka APBN dirumuskan agar terlihat sehat tanpa mengganggu kepentingan yang lebih besar. Pertanyaannya bukan apakah ia kompeten—ia jelas kompeten. Pertanyaannya: kompeten untuk siapa?
Baca juga: Prabowo Reshuffle Kabinet, Suahasil Nazara Gantikan Purbaya Jadi Menkeu
Di sinilah cerita menjadi menarik.
Pada 3 September 2026, Purbaya mengungkapkan sesuatu yang jarang diucapkan menteri secara terbuka: Danantara masih memprotes rencana penyetoran Rp120 triliun dari keuntungannya ke APBN.
“Kami akan masukin ke PNBP, walaupun mereka masih protes. Tetapi perintah Bapak Presiden sebagian keuntungan Danantara dijadikan cadangan anggaran pemerintah,” kata Purbaya.
Ia bahkan mengaku tidak tahu rinci dari mana Rp120 triliun itu berasal. “Yang janji kan Pak Rosan ke Bapak Presiden. Saya terima aja, kan enak,” ujarnya.
Persoalannya bukan sekadar Rp120 triliun. Persoalannya adalah siapa yang berhak menentukan ke mana laba BUMN harus mengalir. Sebelum revisi UU BUMN 2025, dividen BUMN masuk APBN sebagai PNBP melalui KND. Setelah revisi, dividen dialihkan ke Danantara untuk diinvestasikan kembali. Kini pemerintah ingin menariknya kembali ke APBN—setidaknya sebagian.
Danantara, sebagai sovereign wealth fund dengan mandat investasi jangka panjang, tentu keberatan. Menyetor Rp120 triliun berarti mengurangi kapasitasnya berinvestasi.
Di satu sisi, APBN membutuhkan uang. Defisit melebar, penerimaan pajak belum mencapai target, kebutuhan belanja terus meningkat. Di sisi lain, Danantara didirikan dengan mandat berbeda: bukan kasir APBN, melainkan investment engine negara.
Beberapa ekonom memperingatkan: “Jangan sampai aset negara dijadikan sumber penerimaan jangka pendek secara berlebihan sehingga kemampuan Danantara untuk investasi strategis justru tergerus.”
Pertanyaannya: apakah APBN berhak meminta bagian keuntungan Danantara? Secara prinsip, negara adalah ultimate owner. Tetapi jika permintaan itu ditentukan berdasarkan kebutuhan APBN—bukan kinerja investasi Danantara—maka logikanya terbalik.
Inilah pertanyaan yang jarang diajukan terbuka: dalam negara modern, siapa sebenarnya yang menguasai uang negara?
Menteri Keuangan? Ia mengelola APBN, tetapi APBN adalah hasil negosiasi politik. BUMN? Mereka menghasilkan laba, tetapi laba itu kini dialihkan ke Danantara. Danantara? Ia mengelola aset negara, tetapi mandatnya diberikan Presiden dan diatur UU yang bisa direvisi kapan saja.
Yang sedang terjadi bukan sekadar perebutan Rp120 triliun. Yang sedang terjadi adalah pergeseran pusat kendali atas capital allocation—siapa yang menentukan ke mana modal negara harus mengalir. Jika Danantara menjadi pusat kekuasaan ekonomi baru, Menteri Keuangan bisa jadi hanya administrator anggaran, bukan penentu arah kebijakan fiskal. Dan jika itu terjadi, transparansi APBN menjadi taruhannya.
Mengganti Purbaya dengan Suahasil bisa dibaca sebagai langkah “kembali ke normal.” Purbaya orang luar—mantan Ketua LPS, bukan birokrat karier Kementerian Keuangan. Ia agresif, blak-blakan, tidak selalu mengikuti protokol. Suahasil kebalikannya: orang dalam, birokrat karier, teknokrat yang tahu bagaimana sistem bekerja.
Tetapi jangan salah membaca. Dalam politik ekonomi, teknokrasi bukanlah netralitas. Teknokrasi adalah bahasa kekuasaan yang diucapkan dalam angka. Siapa yang memegang kalkulator, dialah yang menentukan prioritas. Apakah Suahasil diberi mandat politik cukup untuk konsolidasi fiskal? Atau ia dipilih justru karena tidak akan mengganggu konfigurasi kekuasaan yang sedang terbentuk?
Jika Rp120 triliun tidak masuk APBN, defisit melebar menjadi 2,85 persen. Masih di bawah 3 persen, tetapi mendekati batas. Pasar obligasi mungkin bereaksi. Lembaga pemeringkat mungkin meninjau ulang outlook. Dengan kata lain, Purbaya dinilai “gagal” dan tidak sesuai janji manis selama satu tahun ini kepada masyarakat – yang selalu defisit fiskal tidak menjadi masalah besar.
Tetapi risiko lebih besar bukanlah angka defisit. Risiko lebih besar adalah kredibilitas APBN sebagai instrumen akuntabilitas publik. Jika penerimaan negara bisa dengan mudah dialihkan ke atau dari APBN berdasarkan keputusan politik, APBN kehilangan maknanya sebagai dokumen perencanaan keuangan negara.
Jika Danantara dipaksa menyetor sebelum portofolio investasinya matang, ia kehilangan kapasitas berinvestasi. Sovereign wealth fund yang dipaksa menjadi kasir APBN adalah sovereign wealth fund yang gagal menjalankan mandatnya.
Risiko lainnya: Danantara mungkin terpaksa mencari utang untuk menutupi kekurangan modal—utang baru, bukan untuk membiayai pembangunan, melainkan menutupi keputusan politik yang memaksa penarikan laba terlalu dini.
Purbaya diganti setelah satu tahun. Suahasil dilantik hari yang sama. Di antara keduanya, ada Rp120 triliun yang belum jelas nasibnya.
Apakah Purbaya diganti karena gagal? Jika memakai data-data yanng disodorkan Purbaya, fakta tidak mendukung. Defisit terkendali, penerimaan tumbuh, rating stabil. Jika ada kegagalan, kegagalan itu bukan pada kinerja fiskal, melainkan pada kemampuannya mengelola hubungan kekuasaan di sekitar uang negara.
Apakah Suahasil dipilih untuk menyelamatkan fiskal? Itu tetap hipotesis yang harus diuji. Ia teknokrat kompeten, dan punya jam terbang yang mumpuni, tetapi mandat politiknya belum jelas. Ia bisa menjadi menteri yang mengkonsolidasikan fiskal, atau menjadi menteri yang memfasilitasi pergeseran kekuasaan ekonomi dari Kementerian Keuangan ke Danantara.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa duduk di kursi Menteri Keuangan. Yang dipertaruhkan adalah paradigma pengelolaan uang negara: apakah APBN tetap menjadi pusat akuntabilitas fiskal, atau menjadi sekadar salah satu pemain dalam pertarungan lebih besar antara Kementerian Keuangan, BUMN, dan Danantara?
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat. Ia bisa menjadi tanda bahwa pemerintah sedang memilih siapa yang memegang kalkulator ketika negara menghitung masa depannya. Dan dalam politik ekonomi, siapa yang memegang kalkulator sering kali lebih penting daripada siapa yang memegang mikrofon.
Tetapi sebelum menyimpulkan ini pergantian rezim pengelolaan uang negara, kita harus jujur pada satu hal: data tidak selalu berbicara sendiri. Kadang-kadang, data hanya berbicara kepada mereka yang berkuasa untuk mendefinisikannya.
Dan di Indonesia hari ini, definisi itu sedang ditulis ulang—satu keputusan presiden pada satu sore di bulan September.
Baca juga: IHSG Rebound Usai Suahasil Nazara Resmi Dilantik Jadi Menkeu Gantikan Purbaya
Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dinilai ke Suahasil apa pun itu — jelas lebih baik. Hubungan dengan anggota KSSK jauh lebih humanis dan tenang. Sektor perbankan memberi dukungan kepada Suahasil. Dan, ternyata Purbaya Yudhi Purbaya bukan orang kuat Probowo dan bukan jagoan Komisi XI yang selama ini mendukungnya .
Dan, pasar saham hijau dan menyambul baik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Para pembaca Infobank juga memberi tanda jempol dengan kehadiran Suahasil, dan tentu Bank Indonesia akan merasa lebih tenang, dan tidak kena “gedor-gedor” Purbaya secara terbuka. Semoga situasnya tenang dan tak ada “kejutan” yang membingungkan pasar.
Kembali ke disiplin fiskal, sehingga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal terjaga di tangan Suahasil ahli fiskal yang punya pengalaman panjang.
Selamat Prof Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Ke mana Purbaya akan ditempatkan? Ada yang menyebut akan menjadi bos Pusat Financial Internasioal Indonesia? Tapi kabar itu masih gelap. (*)
