Poin Penting
- Perbanas menilai program ekonomi pemerintah sudah on track, namun perlu konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan komunikasi yang jelas untuk menjaga kepercayaan pasar
- Kebijakan pro-growth seperti hilirisasi, reformasi, dan penyederhanaan izin dinilai mampu mendorong investasi, lapangan kerja, dan daya saing ekonomi
- Kolaborasi pemerintah, bank, dan dunia usaha dinilai krusial untuk menarik investasi swasta guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027.
Jakarta – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sejumlah program pemerintah sudah berada di jalur tepat (on track) untuk mendorong penguatan ekonomi nasional.
Tantangan berikutnya adalah memastikan konsistensi eksekusi hingga kepastian regulasi guna mendongkrak kepercayaan dunia usaha.
Hal itu diungkapkan Aviliani, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas. Menurutnya, kebijakan pro growth yang dijalankan pemerintah mendorong optimisme dunia usaha, sekaligus membuka ruang untuk meningkatkan investasi, ekspansi usaha, hingga penguatan daya saing nasional.
Ia juga mengungkapkan, penting artinya untuk mendukung terhadap program pemerintah guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Tapi, keberhasilan penerapan kebijakan dan program pemerintah juga akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kepastian regulasi, hingga komunikasi pemerintah yang jelas dan terarah. Itu akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.
“Dengan adanya kepastian tersebut, kepercayaan pasar diyakini akan semakin menguat dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif,” ujar Aviliani, Rabu, 1 Juli 2026.
Baca juga: Ekonom Ibaratkan Ekonomi RI Alami Demam dan Skoliosis, Ini Resep Pemulihannya
Ia melanjutkan, upaya pemerintah mendorong hilirisasi, penguatan industri nasional, penyederhanaan perizinan, serta reformasi struktural harus terus ditingkatkan. Langkah itu dinilai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Di samping itu, Aviliani menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat iklim investasi.
“Kolaborasi yang solid menjadi kunci agar program pembangunan tidak hanya berjalan baik di atas kertas, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas,” lanjutnya.
Hal itu juga sejalan dengan target pemerintah yang menjadikan investasi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Ekonom Sebut Ekonomi RI Alami ‘Skoliosis’, Pertumbuhan Masih Tertahan di 5 Persen
Sebagai informasi, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,9-7,5 persen pada 2027.
Untuk mewujudkan ambisi itu, diproyeksikan kebutuhan investasinya mencapai Rp8.677 triliun hingga Rp8.841 triliun.
Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, sebagian besar kebutuhan tersebut diharapkan berasal dari sektor swasta. Untuk mendorong partisipasi aktif swasta, iklim investasi yang kondusif tentu menjadi faktor krusial. (*) Ari Astriawan
