Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menelan anggaran sebesar Rp450 triliun dari APBN.
“Tidak segitu (anggaran makan siang gratis),” ujar Airlangga di Kantornya, Selasa, 27 Februari 2024.
Dia menambahkan bahwa anggaran program makan siang gratis tersebut belum secara detail dibahas. Sehingga, belum ada anggaran dari alokasi APBN yang akan dipangkas.
“Orang APBN belum ada detail makro-nya, belum ada yang dipangkas,” jelasnya.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Sudah Masuk Pembahasan RAPBN 2025
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang gratis dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia.
“Dalam dokumen Visi, Misi dan Program Prabowo‐Gibran, program ini direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100 persen pada tahun 2029,” ujar Budiman dalam keterangan resminya.
Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program makan siang gratis ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp450 triliun per tahun.
Diperkirakan secara bertahap program makan siang gratis ini memerlukan pembiayaan Rp100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran.
Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir (langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya) dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional.
Sebagai gambaran dengan mengacu pada komposisi makanan 4 Sehat 5 Sempurna, maka program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini. Sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah, 2 ribu desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.
BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan Koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program makan siang gratis ini.
Baca juga: Bank Dunia Beri Warning Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Sementara, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian, sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.
Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan seperti ini, diperkirakan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.
“Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara,” jelasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
