Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar kuota impor, terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, segera dihapus. Ia telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dinilai dapat menghambat kelancaran perdagangan.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi, dikutip Rabu, 9 April 2025.
Baca juga : Tanpa Kuota, Presiden Prabowo Perintahkan Buka Keran Impor Seluas-luasnya
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam merampingkan birokrasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.
Daging Jadi Komoditas Prioritas dalam Kebijakan Baru
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam kebijakan ini adalah daging. Presiden secara khusus menginstruksikan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka akses peluang impor kepada siapa pun, tanpa mekanisme kuota.
Baca juga : Bank-bank Besar Patok Dolar AS Hampir Rp17.000, Cek Daftarnya!
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.
Tegaskan Sikap Tegas terhadap Penyelundupan dan Hambatan Bea Cukai
Selain isu kuota, Presiden Prabowo juga menyoroti praktik penyelundupan dan hambatan yang terjadi di sektor bea cukai. Ia mengapresiasi berbagai masukan dari pelaku usaha dan menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak cepat apabila ditemukan pelaksanaan yang menyimpang.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
