Jakarta – Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, popularitas tidak lantas menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Popularitas dan elektabilitas calon pemimpin bangsa juga harus dibarengi dengan kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin.
“Saya sependapat dengan Aburizal Bakrie bahwa kita tidak cukup hanya dengan racikan elektoral untuk menjadi barometer dalam memutuskan calon presiden,” tegas Pangi seperti dikutip Senin, 2 Januari 2023.
Menurutnya, popularitas dan elektabilitas calon pemimpin bangsa juga harus dibarengi dengan kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin yang negarawan. Jika hanya mengandalkan elektabilitas tanpa kapasitas, dikhawatirkan akan memunculkan masalah bangsa di kemudian hari.
“Di satu sisi, elektabilitas menjadi penting karena menjadi modal untuk menang. Tapi di sisi lain, ketika mereka tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas menjadi pemimpin, negarawan yang bisa mengayomi seluruh lapisan elemen warga negara. Itu juga akan menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Pangi menilai pernyataan itu tidak lantas harus dimaknai sebagai pesan terhadap Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang saat ini juga dimajukan sebagai calon presiden (capres) dari Partai Golkar. Saat ini, elektabilitas Airlangga pun masih harus didongkrak dan dirtingkatkan oleh kader partai berlambang beringin itu.
Sementara itu Politisi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pernyataan politisi senior partai itu sebagai bukti kekompakan di dalam tubuh partai. Seluruh ‘mesin’ partai akan bekerjasama untuk memenangkan Golkar di 2024.
“Semua pesannya sama. Pesan Pak Ical, seperti juga pesan Ketum Airlangga, Pak Akbar Tanjung, Pak JK, Pak Luhut, Pak Agung dan senior lainnya, juga pimpinan DPP PG dan DPD PG I dan II semuanya,” kata Melki.
Sebelumnya, Aburizal Bakrie menyampaikan catatan akhir tahun 2022. Salah satu catatannya adalah terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang hendaknya menjadi momen kelanjutan, perbaikan, dan perubahan bagi bangsa.
Keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya, harus dilanjutkan oleh pemimpin periode 2024-2029. Sedangkan kebijakan yang dinilai masih kurang haruslah diperbaiki.
“Dengan demikian Pilpres 2024 tidak hanya memilih seorang calon presiden karena popularitasnya, tapi juga memilih seorang pemimpin bangsa yang dapat mengayomi seluruh komponen bangsa,” kata Aburizal. (*)
