PLN Ajukan Lagi PMN Rp5,6 Triliun di 2024, Ini Respon Komisi VI

PLN Ajukan Lagi PMN Rp5,6 Triliun di 2024, Ini Respon Komisi VI

Jakarta – Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 sebesar Rp 5,68 triliun untuk program Listrik Desa (Lisdes). 

Melalui usulan PMN program Lisdes, PLN akan membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong perekonomian rakyat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai, program Lisdes adalah suatu keharusan, karena listrik merupakan salah satu hak dasar warga negara. Mengingat masih banyak desa-desa yang terletak di pinggiran dan terisolir belum bisa menikmati layanan listrik dari negara. 

Baca juga: Sri Mulyani Usulkan Suntikan Modal untuk BUMN Dipercepat, Apa Alasannya?

“Lisdes ini keharusan, gak bisa ditahan-tahan. Saya minta pimpinan, kita kasi catatan, beri penekanan dan dukungan agar program Lisdes ini berlanjut. Agar seluruh desa di Indonesia ini bisa terang,” ungkap Martin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI, dikutip Kamis (21/9).

Selain itu, Anggota komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa juga mengapresiasi program Lisdes PLN yang sukses menyalurkan listrik ke berbagai desa terpencil di Maluku. Ia menilai program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat

“Saya apresiasi PLN, tingkat elektrifikasi di Maluku meningkat. Ini sesuai dengan yang saya perjuangkan. Terima kasih karena rakyat di Pulau Romang segera menikmati listrik,” tambah Hendrik. 

Kejar Target Aliran Listrik

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, komitmen perseroan mengejar target 100 persen rasio elektrifikasi demi menciptakan listrik yang berkeadilan. 

Masih ada desa yang belum teraliri listrik dan mayoritas berada di kawasan 3T di mana investasi untuk infrastruktur kelistrikannya sangat besar. Sehingga, peran PMN untuk membantu PLN menyediakan listrik di seluruh pelosok tanah air sangat krusial.

“Ini adalah bagaimana sila ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi betul-betul bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yaitu terang seantero Nusantara,” ungkapnya. 

Darmawan mengatakan, Rp5,86 triliun dana PMN 2024 telah direncanakan PLN untuk melistriki 2.097 desa dengan potensi pelanggan mencapai 192 ribu pelanggan. 

Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 29 ribu kilowatt peak (kWp), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4.363 kilometer sirkuit (kms).

Selain itu, Jaringan Tegangan Menengah (JTM) lebih dari 7.589 kms, dan gardu induk distribusi dengan total kapasitas mencapai 123.390 kiloVolt Ampere (kVA). Dengan upaya tersebut, Rasio Desa Berlistrik (RDB) ditargetkan mencapai sebesar 96,19 persen pada tahun 2024.

Untuk menyukseskan program ini, sambung Darmawan, PLN telah mengembangkan metodologi pemetaan digital baru bernama Geographic Information System (GIS) agar perencanaan dan eksekusi program Lisdes lebih terukur dan tepat sasaran. 

Dengan GIS, setiap unit induk distribusi dan unit induk wilayah PLN di seluruh Indonesia diharuskan melakukan perencanaan berbasis digital yang komprehensif dan terkonsolidasi secara langsung.

“Metode baru ini membuat alokasi anggaran lebih tepat sasaran. Dipilih desa yang lebih mudah dijangkau dulu agar ekspansinya lebih cepat. Sehingga segera menciptakan multiplier effect, menyerap tenaga kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T,” jelasnya. 

Darmawan juga menyampaikan bahwa PLN menargetkan rasio elektrifikasi akan mencapai 100 persen di 2025. Namun, dirinya memberi catatan bahwa biaya investasi untuk membangun infrastuktur kelistrikan di daerah 3T bisa berkali-kali lipat dibanding daerah perkotaan. 

Baca juga: Menkeu Harap Bank BUMN Penerima PMN Bisa Sinergi dan Berikan Nilai Tambah

Sebagai gambaran, untuk menyambung listrik di daerah perkotaan yang sudah ada JTR biayanya sekitar Rp1 juta. Tapi di daerah terpencil yang belum ada JTR biayanya bisa melonjak menjadi Rp25 – Rp37 juta. 

“Jadi, memang secara ekonomi kalau dihitung secara teliti tidak masuk. Tetapi, berkat alokasi PMN ini saudara kita yang belum berlistrik bisa turut menikmati listrik. Sebab itu, kami akan selalu all out menghadirkan listrik ke seluruh Indonesia,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Related Posts

News Update

Top News